Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah mengatakan sejauh ini pihaknya melihat visi dan misi Jokowi mengenai buruh migran sudah cukup mewakili pihak buruh migran.
"Visi dan misi Jokowi sudah bagus tinggal gimana merealisasikan ke dalam kebijakan yang bisa melindungi buruh migran," katanya ditemui usai jumpa pers Indeks Perbudakan Global di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (18/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anis mengatakan ancaman eksploitasi sudah menghantui para buruh migran sejak sebelum mereka berangkat bekerja di luar negeri. Proses perekrutan yang tidak benar, katanya, dinilai menjadi faktor peluang eksploitasi atas buruh migran.
Lebih jauh lagi, Anis mengatakan hampir semua sektor pekerjaan rentan eksploitasi buruh migran dikarenakan minimnya perlindungan terutama bagi perempuan yang bekerja di sektor domestik.
Selain minimnya perlindungan, persoalan budaya juga menjadi salah satu faktor pendorong termarjinalkannya pekerja rumah tangga (PRT) dari sistem ketenagakerjaan Indonesia.
"Budaya tersebut berkontribusi besar dalam meningkatkan kerentanan buruh migran di Indonesia," ujar dia.
Dari kasus eksploitasi buruh migran yang ada, Anis menilai seringkali para buruh migran mendapatkan informasi yang salah semenjak berada di desa. Oleh karena itu, pihak pemerintah desa mesti melakukan pengawasan terhadap para warga yang akan bekerja ke luar negeri.
"Pemerintah desa harus tahu siapa saja yang bekerja di luar negeri. Jangan hanya tahu dari koran. Dengan begitu, pemerintah desa dapat membantu ketika warganya mengalami masalah di luar negeri," ujar Anis.
Dia mengatakan pihaknya sudah melakukan penyuluhan dan seminar ke desa-desa untuk menginisiasi gerakan ini. Sejauh ini, wilayah yang menjadi prioritas Migrant Care adalah wilayah yang banyak menghasilkan buruh migran seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat.