PERBUDAKAN MODERN
Indonesia Ranking Dua di Asia Soal Perbudakan
CNN Indonesia
Selasa, 18 Nov 2014 14:07 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Perbudakan modern di seluruh dunia memakan korban 35,8 juta di seluruh dunia. Indonesia, Tiongkok, dan Thailand adalah negara dengan jumlah korban tertinggi di Asia Timur.
Dalam angka absolut, Tiongkok memiliki jumlah korban tertinggi di Asia Timur dengan jumlah 3.241.400 orang. Indonesia berada di posisi kedua dengan jumlah 714.100. Thailand dan Vietnam menyusul dengan jumlah 475.300 dan 322.200 orang.
Data ini berdasarkan Indeks Perbudakan Dunia (GSI) 2014. Laporan ini diterbitkan oleh Walk Free Foundation, organisasi pegiat hak asasi manusia internasional yang fokus pada perbudakan modern.
GSI 2014 untuk Asia Tenggara baru saja diluncurkan di Jakarta, Selasa (18/11). "Jakarta dipilih untuk tempat launching indeks di Asia Tenggara karena dianggap penting dalam urusan perbudakan dan perdagangan orang. Kegiatan ini jelas berdampak besar bagi warga Indonesia dan orang lain di luar negeri," kata Catherine Bryant, salah satu penulis dari Walk Free Foundation, dalam acara peluncuran.
"Indeks ini diluncurkan karena kami percaya bahwa kita tidak bisa menghapus perbudakan sebelum kita mengukurnya," ujarnya.
Yang dimaksud dengan perbudakan modern adalah perdagangan manusia, pekerja paksa, kerja ijon, kawin paksa, atau perbudakan seks komersial.
Pemerintah Indonesia, menurut Catherine, sebenarnya sudah melakukan tindakan untuk mengatasi masalah ini. "Walau demikian, tetap masih banyak yang harus diperbaiki," katanya.
Dia berharap pemerintah dapat memberikan respons lebih untuk menangani masalah perbudakan modern. Tindakan yang perlu dilakukan adalah mengimplementasikan sejumlah aturan untuk mencegah perbudakan terjadi, untuk melindungi para korban, dan melakukan koordinasi lebih baik dengan lembaga yang bertanggung jawab.
Anis Hidayah, Direktur Eksekutif Migrant CARE, organisasi yang menjadi mitra Walk Free Foundation dalam laporan ini, menilai posisi Indonesia sangat menyedihkan terkait isu perbudakan.
"Betapa tugas bagi pemerintahan baru untuk memperbaiki sangat berat. Laporan Ini menunjukkan perbedaan drastis dibanding yang selalu digambarkan presiden sebelumnya dalam forum internasional," kata Anis, dalam kesempatan yang sama.
"Retorika itu tidak hanya dibantah data tapi juga dibantah fakta di lapangan yang dapat dilihat sendiri," ujar Anis.
Laporan ini juga menunjukkan sedikitnya 2,3 juta orang di Asia menjadi korban perbudakan. Angka itu setara dengan hampir dua per tiga jumlah korban perbudakan di dunia.
Tingkat prevalensi perbudakan tertinggi di Asia Timur ditempati oleh Mongolia (0,907 persen), Thailand (0,709 persen) dan Brunei Darussalam (0,709 persen). Artinya, di negara tersebut memiliki perbandingan jumlah penduduk dan korban perbudakan tertinggi.
Sementara di Asia, tingkat prevalensi tertinggi ditempati India (1,141 persen), Pakistan, (1,130 persen), dan Kamboja (1,029 persen). Di dunia, Mauritania menempati peringkat tertinggi (4 persen), diikuti Uzbekistan (3,97 persen), dan Haiti (2,3 persen).
Hanya Korea Utara satu-satunya negara di dunia yang belum secara gamblang menganggap bentuk perbudakan sebagai tindak pidana.
Dalam angka absolut, Tiongkok memiliki jumlah korban tertinggi di Asia Timur dengan jumlah 3.241.400 orang. Indonesia berada di posisi kedua dengan jumlah 714.100. Thailand dan Vietnam menyusul dengan jumlah 475.300 dan 322.200 orang.
Data ini berdasarkan Indeks Perbudakan Dunia (GSI) 2014. Laporan ini diterbitkan oleh Walk Free Foundation, organisasi pegiat hak asasi manusia internasional yang fokus pada perbudakan modern.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Indeks ini diluncurkan karena kami percaya bahwa kita tidak bisa menghapus perbudakan sebelum kita mengukurnya," ujarnya.
Pemerintah Indonesia, menurut Catherine, sebenarnya sudah melakukan tindakan untuk mengatasi masalah ini. "Walau demikian, tetap masih banyak yang harus diperbaiki," katanya.
Dia berharap pemerintah dapat memberikan respons lebih untuk menangani masalah perbudakan modern. Tindakan yang perlu dilakukan adalah mengimplementasikan sejumlah aturan untuk mencegah perbudakan terjadi, untuk melindungi para korban, dan melakukan koordinasi lebih baik dengan lembaga yang bertanggung jawab.
Anis Hidayah, Direktur Eksekutif Migrant CARE, organisasi yang menjadi mitra Walk Free Foundation dalam laporan ini, menilai posisi Indonesia sangat menyedihkan terkait isu perbudakan.
"Betapa tugas bagi pemerintahan baru untuk memperbaiki sangat berat. Laporan Ini menunjukkan perbedaan drastis dibanding yang selalu digambarkan presiden sebelumnya dalam forum internasional," kata Anis, dalam kesempatan yang sama.
"Retorika itu tidak hanya dibantah data tapi juga dibantah fakta di lapangan yang dapat dilihat sendiri," ujar Anis.
Laporan ini juga menunjukkan sedikitnya 2,3 juta orang di Asia menjadi korban perbudakan. Angka itu setara dengan hampir dua per tiga jumlah korban perbudakan di dunia.
Tingkat prevalensi perbudakan tertinggi di Asia Timur ditempati oleh Mongolia (0,907 persen), Thailand (0,709 persen) dan Brunei Darussalam (0,709 persen). Artinya, di negara tersebut memiliki perbandingan jumlah penduduk dan korban perbudakan tertinggi.
Sementara di Asia, tingkat prevalensi tertinggi ditempati India (1,141 persen), Pakistan, (1,130 persen), dan Kamboja (1,029 persen). Di dunia, Mauritania menempati peringkat tertinggi (4 persen), diikuti Uzbekistan (3,97 persen), dan Haiti (2,3 persen).
Hanya Korea Utara satu-satunya negara di dunia yang belum secara gamblang menganggap bentuk perbudakan sebagai tindak pidana.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK