Karena banjir tak mungkin lagi dihadang, Kepala Departemen Advokasi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Mukri Friatna, Jumat (21/11), berharap pemerintah saat ini
Pemerintah didesak agar menyiapkan standar layanan umum untuk korban pengungsi. misalnya dengan menyediakan tempat pengungsian yang layak, makanan di pengungsian, fasilitas MCK (mandi cuci kakus), dan sarana air bersih.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Persoalan antisipasi banjirnya sendiri, menurut Mukri, selama ini pemerintah hanya melakukan upaya normalisasi aliran air seperti sungai dan saluran air. Normalisasi tersebut hanya berfungsi mempercepat aliran air.
"Menurut undang-undang harus 30 persen," kata Mukri kepada CNN Indonesia. RTH ini selain berfungsi sebagai daerah resapan juga menyimpan untuk memasok air pada musim kemarau.
Selama ini pemerintah memang sulit menambah jumlah RTH lantaran keterbatan lahan. Pemerintah DKI Jakarta menurut Mukri seharusnya mempertahankan lahan yang mereka miliki agar jangan sampai ada alih fungsi.
Sejak era gubernur sebelumnya, normalisasi waduk Pluit dan Riario memang dilakukan. Namun hal ini menurut Mukri tidak akan berpengaruh besar. Jika tahun lalu air menggenangi selama 4 sampai 5 hari, maka tahun ini setelah ada normalisasi kemungkinan genangan akan berkurang sehari.