Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, berbicara bahwa untuk membenahi masalah birokrasi yang sarat dengan aktivitas korupsi, ia pernah menegaskan kepada masyarakat bahwa dirinya sebagai gubernur tidak menerima setoran atau pemberian apapun.
"Saya ajak KPK datang. Lalu, saya berikan pesan kepada publik bahwa saya tidak menerima setoran dan pemberian-pemberian apapun untuk Gubernur. Dan hal itu saya tekankan betul," kata Ganjar ketika menjadi pembicara sesi Tokoh Berbicara pada acara Kompasianival 2014 di Sasono Budoyo Taman Mini Indonesia Indah, Sabtu malam (22/11).
Ganjar juga mengaku bahwa ia terus mengimbau bawahannya untuk selalu merespons keluhan atau permintaan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada acara tersebut, gubernur berusia 68 tahun itu juga bercerita bahwa hal pertama yang ia benahi ketika sudah dilantik menjadi gubernur adalah jalanan-jalanan jelek di Jawa Tengah. "Saya melihat tampaknya ada birokrasi yang tidak beres," ujar Ganjar.
Setelah birokrasi dibenahi, kata Ganjar, masalah di Jawa Tengah belum sepenuhnya selesai. "Saya paham betul bahwa ini tidak mudah. Pengangguran masih tinggi dan infrastruktur rendah. Saya lagi cari orang untuk berinvestasi energi."
Ia pun menuturkan bahwa targetnya dalam empat tahun ke depan adalah untuk menciptakan harmonisasi antar program pemerintah di Jawa Tengah.
Saat ini Ganjar sendiri sudah satu tahun menjabat sebagai gubernur. Ia mengatakan bahwa satu ganjalan dalam membangun Jawa Tengah adalah APBD yang hanya 16,5 triliun rupiah.
"DKI Rp 80 triliun lebih. Saya harap dengan uang tersebut kami dapat mengefiensi anggaran dan mempercepat pembangunan," ucapnya.
Terkait isu terkini soal kenaikan bahan bakar minyak (BBM) di Jawa Tengah, menurutnya tidak ada masalah khusus yang terjadi di Jateng.
"Masalah komunikasi saja. Demonstrasi itu aktivitas ketika mereka menginginkan sebuah
show. Tapi relatif
kok. (Demo) BBM malah saya lihat lebih tenang, yang heboh malah UMK-nya," kata Ganjar.