Menimbang KPK Masuk Munas Golkar

Jakarta, CNN Indonesia -- Keseriusan Aburizal Bakrie mencalonkan diri kembali sebagai Ketua Umum Golkar memancing reaksi keras dari lawan-lawan politiknya di internal partai beringin. Berbagai manuver disiapkan dan mulai dilancarkan untuk menjegal langkah Ical –sapaan Aburizal. Salah satunya: memanggil Komisi Pemberantasan Korupsi.

Salah satu kader yang pertama kali mewacanakan pemanggilan KPK masuk ke Golkar adalah Agun Gunandjar Sudarsa. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Golkar itu termasuk barisan bakal calon Ketua Umum Golkar, yang notabene menjadi pesaing Ical.

Pilihan Redaksi Lawan Ical, Tujuh Nama Mengerucut Jadi Empat Bingung Golkar Jelang Pemilihan Ketua Umum Hajriyanto: Ical Masih Mungkin Dijegal di Munas Golkar Strategi JK Akan Dipakai Melawan Ical

KPK diminta untuk mengawasi ketat penyelenggaraan Musyawarah Nasional Golkar yang akan digelar 30 November. Munas ini merupakan forum tertinggi Golkar. Di sinilah para bakal calon ketua umum akan berebut tiket menjadi kandidat ketua umum, untuk selanjutnya bergerilya mencari dukungan dari Dewan Pimpinan Daerah I dan II serta organisasi sayap Golkar guna memenangkan kursi Golkar 1.

“DPP Golkar harus mengajak KPK mencegah praktik politik uang dan pemungutan suara secara rahasia,” kata Agun. Menurutnya, jangan sampai politik uang seperti yang terjadi pada Kongres Partai Demokrat 2010 juga terjadi pada Golkar.

Usul memanggil KPK itu disambut oleh Wakil Sekretaris Jenderal Golkar Roem Kono. “Itu bagus. Transparansi itu penting. Kami tidak ingin ada money politics dan fitnah di Munas. Saya rasa Munas akan berjalan baik kalau dipantau KPK,” ujarnya.

(Baca Juga: Berebut Pucuk Beringin)

Roem berpendapat, agenda partai –apapun partainya, amat rawan dengan politik uang dan suap. Apalagi agenda sepenting memilih ketua umum suatu partai. Oleh sebab itu ia sepakat KPK seharusnya dilibatkan dalam setiap agenda akbar seluruh partai.

“Demi penyelenggaraan Munas yang bersih dan demokratis, semua akan kami coba. Semua jalan kebaikan akan kami tempuh, termasuk mengajak KPK,” kata Roem.

Namun pendapat agak berbeda dilontarkan oleh mantan ketua umum Golar Jusuf Kalla. Meski merasa usul memanggil KPK itu positif, Kalla merasa hal itu kurang tepat. Persoalan bisa muncul jika ternyata banyak kader maupun kandidat Ketua Umum Golkar yang bermasalah.

“Tugas pokok KPK itu bukan merekomendasikan, tapi menangkap koruptor. Sekarang ada atau tidak orang yang berpotensi korupsi di sana (Munas Golkar)? Jika semua kandidat bermasalah, bahaya,” ujar Kalla.

Apapun, Wakil Presiden RI itu tetap mendukung seandainya Golkar tetap memanggil KPK untuk mengawasi Munas. “Itu sesungguhnya bagus, amat bagus. Tinggal usul itu harus disetujui semua pengurus,” kata dia.

KPK sendiri menyebut usul sejumlah kader Golkar untuk melibatkan lembaga antikorupsi itu dalam Munas sebagai “permintaan dahsyat.” “Dari awal sebelum Pemilu Legislatif 2014, kami sudah membuka diri untuk dilibatkan dalam kegiatan partai,” kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja kepada CNN Indonesia.

Menurut Adnan, KPK siap membantu partai politik untuk mencari ketua umum dengan rekam jejak baik. “Mestinya pun seluruh anggota DPR lebih dulu lolos (pengujian) rekam jejak,” ujarnya.

Sampai hari ini, Senin (24/11), belum diketahui pasti apakah Golkar jadi dan sungguh-sungguh berani menggandeng KPK dalam Munas mereka. Gelaran akbar salah satu partai tertua di Indonesia itu tinggal enam hari lagi. Masih ada kesempatan bagi para pengurus Golkar untuk datang ke kantor KPK dan mengajukan permohonan resmi –jika mereka mau.