KESEJAHTERAAN BURUH

Menteri Hanif Upayakan Solusi Hunian untuk Buruh

CNN Indonesia
Senin, 24 Nov 2014 13:48 WIB
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri tengah mengupayakan keberadaan Rusunawa dan Rusunami di sekitar kawasan industri untuk hunian buruh.
Caption Menakertrans Hanif Dhakiri (tengah) menemui buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) yang melakukan aksi di depan Istana Merdeka Jakarta, Senin (10/11). Aksi yang diikuti ratusan buruh itu untuk monolak kenaikan BBM. (Antara Foto/Wahyu Putro A)
Jakarta, CNN Indonesia -- Dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai dirasakan oleh sejumlah masyarakat, termasuk di antaranya para buruh. Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan, pemerintah tengah mengupayakan alternatif solusi untuk menekan pengeluaran buruh sehingga dapat mengurangi dampak kenaikan harga BBM.

"Keberadaan Rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa) dan Rusunami (Rumah Susun Sederhana Milik) di sekitar kawasan industri bisa menjadi alternatif solusi untuk dialokasikan sebagai hunian para buruh," kata Hanif di Kantor KPK, Jakarta, Senin (24/11).

Untuk mewujudkan gagasan tersebut, Hanif bakal mendorong berbagai elemen mulai dari dunia usaha, serikat pekerja, pemerintah pusat dan daerah untuk merumuskan bersama alternatif tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Hanif, solusi untuk menyelesaikan persoalan kenaikan harga bukan hanya berkutat pada urusan dapur. Tetapi semua kebutuhan utama seperti sandang, pangan,  perumahan, transportasi, kesehatan, dan pendidikan. "Jadi jangan hanya berkonsentrasi membesarkan pintu uang masuk (upah), tapi memperkecil pintu uang keluar," kata Hanif.

Hanif juga menyoroti hak serta fasilitas lain yang dapat dialokasikan untuk kelayakan hidup para buruh. Sehingga upah mereka tidak akan tergerus hanya untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

"Upah itu satu-satunya pintu masuk uang buruh. Oleh karena itu ada pintu lain yang harus kami cermati yaitu pintu keluarnya uang buruh," kata Hanif.

Menjawab tuntutan kenaikan upah minimum para buruh, Hanif mengatakan kewenangan ada di tangan kepala daerah masing-masing. Meski demikian dia mengimbau dunia usaha memberi insentif tambahan untuk biaya transportasi dan uang makan sesuai kemampuan keuangan perusahaan.

Hanif juga menekankan agar serikat pekerja dan kalangan pengusaha mengefektifkan forum bipartid agar terjalin dialog yang sehat. "Mari dudukan semua itu sesuai hak dan kewajiban. Buruh harus dibayar upahnya sebelum keringat mereka kering. Buruh harus bisa menjawab dengan meningkatkan produktivitas kinerjanya," ujar Hanif.
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER