PDIP Minta Menkopolhukam Jelaskan Instruksi soal Golkar

Jakarta, CNN Indonesia -- Instruksi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno kepada Polri agar tidak mengeluarkan izin bagi penyelenggaraan Musyawarah Nasional Golkar di Bali akhir pekan ini, Minggu (30/11), menuai kritik dan dipertanyakan banyak pihak. (Baca Menkopolhukam: Kalau Munas Golkar di Hutan, Aman).

Fungsionaris Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Arif Wibowo pun meminta Menkopolkam untuk menjelaskan gamblang dan meluruskan maksud instruksinya tersebut untuk menghindari salah persepsi. “Menteri diminta penjelasannya saja. Pasti kan ada alasan kenapa dia mengimbau seperti itu,” kata Arif di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/11).

Pilihan Redaksi Idrus Marham: Munas di Bali Aman 1000 Persen Fahri: Menkopolhukam Perkeruh Konflik Golkar Koalisi Prabowo Kritik Menkopolhukam soal Golkar Polisi Minta Golkar Selesaikan Masalah Secara Internal

Apabila Menteri Tedjo keberatan Munas Golkar digelar di Bali karena Pulau Dewata sedang pada musim puncak wisatawan menjelang akhir tahun ini, menurut Arif alasan tersebut bisa diterima.

“Alasan tempat wisata butuh ketenangan dan kenyamanan bisa diterima. Apa yang dilakukan Pak Menteri juga bukan sebuah intervensi. Yang penting dia menjelaskan maksudnya,” ujar Arif lagi.

Tudingan pemerintah mengintervensi Munas Golkar yang mengagendakan pemilihan ketua umum Partai Golkar datang dari kubu Aburizal Bakrie, Ketua Umum Golkar yang kini mencalonkan kembali sebagai pemimpin partai itu.

“Saya mohon pemerintah tidak mengintervensi Golkar. Apalagi Menkopolhukam dari NasDem, partai pecahan Golkar. Kalau mengintervensi, ada implikasi politik yang sangat besar,” kata Wakil Ketua Umum Golkar Fadel Muhammad.

Semalam, Selasa (25/11), Tedjo membantah instruksinya bersifat politis. Faktor keamanan menjadi pertimbangannya. “Baru rapat pleno kecil saja rusuh, sampai ada yang luka-luka, apalagi kalau rapat Dewan Pimpinan Daerah I dan DPD II Golkar se-Indonesia di Bali. Berpikirlah untuk kepentingan lebih besar. Negara ini bukan punya Golkar saja,” kata dia.

Arif Wibowo pun meminta Golkar tak memaksakan diri menggelar Munas empat hari lagi jika suasana internal partai itu tak kondusif. Paling tidak, menurut legislator PDIP itu, lokasi penyelenggaraan Munas perlu dipertimbangkan untuk dipindah.

Untuk diketahui, Golkar telah dua kali mengubah lokasi Munas. Rencana awal untuk menggelar Munas 30 November di Bandung, Jawa Barat, berubah. Tempat digeser ke Surabaya, Jawa Timur, dan akhirnya dipindah lebih ke timur lagi di Bali. (Baca: Bingung Golkar Jelang Pemilihan Ketua Umum)

Simak kisah jatuh-bangun Partai Golkar di FOKUS: Umur Emas Partai Golkar