Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Golkar mengecam instruksi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno kepada Polri untuk tak mengeluarkan izin atas penyelenggaraan Musyawarah Nasional Golkar di Bali, Minggu (30/11), dengan alasan berisiko dari segi keamanan. (Baca
Menkopolhukam: Kalau Munas Golkar di Hutan, Aman)
“Saya menyayangkan seorang negarawan membuat pernyataan seperti itu. Padahal saya lihat Kapolda Bali dan Kapolri tidak seperti itu, tidak masalah (dengan Munas Golkar di Bali),” kata Wakil Ketua Umum Golkar Fadel Muhammad di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/11).
Menurut Fadel, rekan-rekannya menduga instruksi Menteri Tedjo tersebut bermuatan politis. “Karena Menkopolkam dari NasDem, partai pecahan Golkar,” kata dia. Seperti diketahui, Tedjo yang juga mantan KSAL merupakan salah satu menteri asal NasDem di Kabinet Kerja Jokowi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fadel menegaskan, konflik Golkar adalah persoalan internal partainya sendiri. “Saya mohon pemerintah tidak mengintervensi Golkar. Kalau intervensi, ada implikasi politik yang sangat besar,” ujar mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu.
Simak jatuh-bangun Partai Golkar di
FOKUS: Umur Emas Partai Beringin
Semalam, Selasa (25/11), Menteri Tedjo menampik instruksinya bersifat politis. Ia mengatakan murni hanya berpikir soal keamanan, dan menganjurkan Golkar tetap pada rencana semula untuk menggelar Munas pada Januari 2015.
Pertimbangan utama Tedjo adalah bentrok dan kericuhan yang terjadi di kantor Dewan Pimpinan Pusat Golkar dua hari berturut-turut. “Baru rapat pleno kecil saja rusuh, sampai ada yang luka-luka, apalagi kalau rapat Dewan Pimpinan Daerah I dan DPD II Golkar se-Indonesia di Bali. Berpikirlah untuk kepentingan lebih besar. Negara ini bukan punya Golkar saja,” kata dia.
Kericuhan di Golkar merupakan implikasi dari memanasnya perseteruan di tubuh partai beringin itu menjelang pemilihan ketua umum Golkar yang akan berlangsung di Bali.