Koalisi Prabowo Kritik Menkopolhukam soal Golkar

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo dinilai tidak banyak mengerti mengenai perpolitikan nasional karena berlatar belakang sebagai wali kota dan gubernur. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai Jokowi perlu memiliki penasihat politik dan hukum yang pintar.

Pernyataan ini terlontar menyusul langkah Menteri Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno yang menginstruksikan kepada Polri untuk tidak mengeluarkan izin bagi penyelenggaraan Musyawarah Nasional Golkar di Bali pada Minggu, 30 November 2014. Tedjo menilai potensi kerusuhan pada Munas Golkar amat besar mengingat dua hari berturut-turut kantor Golkar di Jakarta diserbu massa yang mengakibatkan beberapa orang terluka. (Baca Menkopolhukam: Kalau Munas Golkar di Hutan, Aman)

Pilihan Redaksi Kapolri Belum Keluarkan Izin Munas Golkar di Bali Harapan Besar di Pundak Presidium Penyelamat Partai Golkar Polisi Minta Golkar Selesaikan Masalah Secara Internal Kubu Ical Tuding Ada Intervensi di Luar Golkar dan KMP

"Saya harapkan Jokowi memiliki penasihat politik dan penasihat hukum yang canggih. Jokowi boleh jadi tidak mengerti banyak masalah karena dia mantan wali kota sehingga tidak terbiasa dengan politik nasional. Tapi penasihatnya jangan bodoh," ujar Fahri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/11).

Politikus PKS itu berpendapat, pernyataan Menteri Tedjo berbau era Orde Baru yang dapat menghilangkan independensi partai politik. "Jangan sampai independensi partai politik kembali tercoreng. Rezim itu sudah kita tinggal pada zaman Orde Baru. Kami minta pemerintah mempelajari perundang-undangan. Sudah tidak masanya lagi rezim memberikan izin (atau tidak atas acara partai)," kata Fahri.

Seperti diketahui, konflik internal di partai beringin kian runcing. Selasa (25/11), massa Angkatan Muda Partai Golkar terlibat bentrok di kantor Dewan Pimpinan Pusat Golkar, Slipi, Jakarta Barat. (Baca AMPG Saling Serang di Kantor Golkar: Mana Parang?!) Itu kali kedua AMPG menyerbu kantor Golkar. Sehari sebelumnya, Senin (24/11), mereka juga merangsek masuk ke ruang rapat pleno DPP Golkar. (Baca: Golkar Diserbu, Ical Sembunyi)

Eskalasi ketegangan di tubuh Golkar meningkat ketika kubu Ketua Umum Aburizal Bakrie dianggap bersikap tak demokratis dengan menggelar rapat pleno tak lebih dari semenit hanya untuk menyatakan Munas akan tetap digelar 30 November di Bali. (Baca: Pasca Bentrok, Gelas-gelas Dilempar di Rapat Golkar)

Rangkaian peristiwa itu membuat Wakil Ketua Umum Golkar Agung Laksono, yang juga calon ketua umum Golkar dan dengan demikian menjadi rival Ical, membentuk Presidium Penyelamat Partai Golkar dan mengangkat dirinya menjadi Pelaksana Tugas Ketua Umum Golkar. Sejumlah calon ketua umum Golkar lain bergabung dengan Agung ke dalam Presidium Penyelamat Partai Golkar guna menghadang langkah Ical yang ingin meneruskan kepemimpinannya di partai itu lima tahun mendatang. (Baca: Munas Tandingan Golkar Digelar Januari di Jakarta)

Sejarah Golkar selama 50 tahun berdiri bisa dibaca di FOKUS: Umur Emas Partai Beringin

Menanggapi gejolak Golkar itu, Fahri meminta pemerintah untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti ketika menangani kisruh Partai Persatuan Pembangunan. (FOKUS: Babak Baru Perseteruan Partai Kabah)