Jakarta, CNN Indonesia -- Keinginan kubu Wakil Ketua Umum Partai Golklar Agung Laksono agar Munas Golkar tak digelar pada 30 November tampaknya bakal tak terwujud. Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung menegaskan waktu pelenggaraan Munas untuk memilih ketua umum baru Golkar tak bisa diubah.
“Kan waktu di Rapimnas sudah ditetapkan tanggal 30 November ini jadi tidak bisa diubah begitu saja,” kata Akbar ketika dihubungi CNN Indonesia, Kamis (27/11).
Akbar menegaskan keputusan tanggal 30 November itu diambil melalui forum tertinggi kedua di Golkar yaitu Rapat Pimpinan Nasional yang levelnya satu tingkat di bawah Musyawarah Nasional. Jadi kalau forum Rapat Pleno di Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar ingin memundurkan jadwal yang sudah ditetapkan di Rampinas maka tidak bisa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bekas Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan keputusan di Munas hanya dapat dibatalkan oleh forum yang selevel atau di atasnya. “Kalau mau melalui Rapimnas tapi setelah ini tak ada agenda Rapimnas lagi, adanya Munas,” ujar Akbar.
Menurut Akbar ajang Munas bisa saja dijadikan forum untuk mengoreksi hasil yang disepakati dalam Rapimnas. “Sebab Munas posisinya yang tertinggi,” kata Akbar yang siap menjembatani keinginan kubu Agung Laksono melalu forum mediasi.
“Kalau menurut Saudara Agung ada masalah di internal Golkar yaitu tidak demokratis dan terbuka, kemudian dibentuk tim penyelamat partai, lebih baik dibicarakan dengan kami di Dewan Pertimbangan,” tutur Akbar.
Adapun menyangkut tempat penyelenggaraan Munas di Bali, menurut Akbar, tak ada larangan dari Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno. “Saya kira tidak melarang, beliau hanya menyampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Golkar terkait masalah keamanan,” ujar Akbar.
Menurut Akbar tidak ada masalah dengan dipilihnya Bali sebagai lokasi Munas. “Pengurus Golkar juga sudah melakukan antisipasi,” kata Akbar yang dikenal sebagai politikus kawakan ini.