Agung Laksono Perintahkan DPD Tak Hadiri Munas

Jakarta, CNN Indonesia -- Kubu Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono menginstruksikan agar Dewan Pimpinan Daerah tingkat II Golkar tidak menghadiri Munas yang digelar pada 30 November depan.

Politikus Golkar dari kubu Agung, Leo Nababan mengatakan perintah untuk tidak mendatangi Munas yang digelar oleh Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) itu sudah disampaikan. “Kami sudah perintahkan pelarangan untuk ikut (Munas 30 November),” kata Leo saat dihubungi CNN Indonesia, Kamis (27/11).

Pilihan Redaksi Nurul Arifin Yakin Suara Daerah Pro Ical Berebut Mahkota Kerajaan Golkar Munas Tak Bisa Dilarang tapi Tempat Bisa Diubah Golkar: Soal Perizinan, Munas Seperti Konser

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar ini mengatakan Agung selama ini sudah beberapa kali melakukan konsolidasi dengan DPD dengan turun langsung ke daerah-daerah. “Sudah lebih dari tiga kali terjun ke daerah-daerah untuk menjalin komunikasi secara langsung,” ungkap Leo.

Leo kembali menegaskan bahwa pelaksanaan Munas yang digelar pada 30 November 2014 adalah rekayasa dari Ical agar bisa memundahkan langkahnya menduduki kursi ketua umum lagi. “Itu akal-akalan Ical, melanggar AD/ART partai, tidak ada payung hukumnya,” kata Leo menegaskan.

Menurut Leo, Ical telah memaksakan kehendak pribadinya dengan memajukan penyelenggaraan Munas dari yang seharusnya awal Januari 2015 menjadi akhir November tahun ini. “Digelarnya dipercepat menjadi 30 November secara aklamasi,” ujar Leo menyesalkan.

Leo menambahkan pelaksanaan Munas 30 November nanti di Bali adalah tidak sah karena posisi Ical juga sudah dinonaktifkan sebagai ketua umum oleh pengurus DPP Golkar.

Leo meyakini pada 30 November nanti sangat banyak peserta Munas yang tidak hadir. Sebab selama ini Ical hanya memiliki basis kepengurusan yang kuat di DPD I yang jumlahnya hanya 34 suara.

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung menegaskan waktu pelenggaraan Munas untuk memilih ketua umum baru Golkar tak bisa diubah. “Kan waktu di Rapimnas sudah ditetapkan tanggal 30 November ini jadi tidak bisa diubah begitu saja,” kata Akbar ketika dihubungi CNN Indonesia, Kamis (27/11).

Akbar menegaskan keputusan tanggal 30 November itu diambil melalui forum tertinggi kedua di Golkar yaitu Rapat Pimpinan Nasional yang levelnya satu tingkat di bawah Musyawarah Nasional. Jadi kalau forum Rapat Pleno di Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar ingin memundurkan jadwal yang sudah ditetapkan di Rampinas maka tidak bisa.