Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan memotong anggaran belanja aparatur sipil negara yang memboroskan uang negara. Jokowi memastikan akan jeli melihat rinician belanja yang disorongkan setiap kementerian dan lembaga sehingga tidak terjadi pemborosan dan penyimpangan.
"Semuanya akan kami teliti dan cek satu persatu. Kalau memang ada indikasi boros akan langsung dipotong," ujar Jokowi, Senin pagi (1/12).
Hal itu disampaikan Jokowi kepada pers usai menjadi inspektur upacara Hari Ulang Tahun Ke-43 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Tahun 2014 dan Pencanangan Gerakan Nasional Revolusi Mental Aparatur Sipil Negara di Silang Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Senin (1/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Komisi XI DPR sebelumnya juga mengkritisi pemborosan yang dilakukan kementerian dan lembaga. Parlemen bahkan memerkirakan, pemborosan uang negara mencapai angka Rp 100 triliun di antaranya terjadi di biaya perjalanan dinas, rapat, bantuan sosial, subsidi, dan belanja barang. (Baca juga:
Pemangkasan Dana Perjalanan Dinas Mentok 16 Triliun)
Anggota Komisi XI DPR Sadar Subagyo mencontohkan pemborosan yang terjadi pada pos anggaran perjalanan dinas. Tahun 2014, perjalanan dinas menghabiskan duit negara hingga Rp 32 triliun, dan menjadi Rp 38 triliun untuk tahun 2015.
Menurut Sadar, angka itu seharusnya bisa dihemat sekitar Rp 18 triliun jika kegiatan rapat di luar kota dapat memanfaatkan teknologi audio visual atau dengan teleconference.
Jokowi menilai aparat birokrasi di Indonesia mulai menunjukkan keinginan kuat untuk memperbaiki diri. Namun Jokowi tak menyebutkan contoh perbaikan di tubuh birokrasi Indonesia yang dikenal berbelit dan menghabiskan banyak waktu.
"Saya melihat ada keinginan yang kuat dari birokrasi kita untuk memperbaiki. Dari yang sudah baik menjadi lebih baik lagi," kata Jokowi.
Mantan Wali Kota Surakarta itu hanya memastikan akan memperbaikin sistem birokrasi. Di masa mendatang, birokrasi Indonesia akan menganut one stop service di setiap sektor.
"Kami akan memperbanyak kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa lewat e-catalog untuk mempercepat. Pasti akan lebih cepat," ujar pria kelahiran 1961 itu.
Tak hanya itu, hadir pula Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Bersama Yuddy dan Ahok, Jokowi mengenakan seragam KORPRI dan peci hitam.