Jakarta, CNN Indonesia -- Bakal calon ketua umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, lagi-lagi mengeluhkan kebijakan panitia Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, Senin (1/12).
Menurut Airlangga, Munas dirancang agar lebih menguntungkan Aburizal Bakrie selaku petahana. Misalnya, menurut Airlangga, panitia Munas bersifat
over protected.
“Materi Munas diembargo. Tidak pernah dalam sejarah Partai Golkar, ada agenda yang diembargo,” kata Airlangga di Hotel Westin, Nusa Dua, lokasi digelarnya Munas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Embargo yang dimaksud Airlangga ialah tak semua materi diberikan ke peserta rapat. Selain itu, materi disetujui tanpa pembahasan. Materi seharusnya dibahas di tingkat rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat, namun kemudian disebut akan dibahas di Munas, dan ternyata di Munas langsung disetujui tanpa dibahas.
Pada Munas kali ini, menurut Airlangga, Aburizal pun memiliki fasilitas berlimpah untuk menggerakkan mesin partai agar dukungan mengalir kepadanya.
“Dengan semua regulasi ini, yang paling diuntungkan adalah incumbent. Itu jelas dan pasti,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar itu.
Apapun kondisinya, Airlangga merasa telah kepalang basah dan menyatakan akan terus bertempur dalam pemilihan ketua umum Golkar. Ia berharap Aburizal menepati janjinya bahwa proses pemilihan akan berlangsung demokratis.
“Kami telah bulatkan tekad. Kami akan tagih ruang demokratis saat pembahasan calon ketua umum,” ujar Airlangga.
Airlangga adalah satu-satunya bakal calon yang masih hendak bertarung dengan Ical, sapaan Aburizal. Bakal calon lainnya yang menghadiri Munas, MS Hidayat, telah mengundurkan diri dan mengalihkan suara pendukungnya ke Ical.
Ical sempat mengatakan tak keberatan jika nantinya Airlangga mundur dari bursa calon ketua umum Golkar. “Bagus jika seperti itu (mundur). Tidak tahu (ada aklamasi atau tidak). Tergantung ada atau tidak calon lain,” ujar Ical.
Sebelumnya, kubu Agung Laksono menolak Munas Bali karena menuding Munas hanya digunakan Ical untuk memuluskan upayanya menduduki kembali kursi ketua umum Golkar secara aklamasi.