Kapolri Menolak Kedudukan di Bawah Kementerian

Jakarta, CNN Indonesia -- Kapolri Jenderal Sutarman tidak setuju jika institusi Polri berada di bawah kementerian layaknya Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berada di bawah Kementerian Pertahanan. Posisi Polri saat ini yang ada di bawah presiden sudah tepat.

"Yang paling penting lembaga penegakan hukum itu harus independen," kata Sutarman, di Jakarta, Senin (1/12).

Dia menjelaskan, tugas utama Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban nasional serta penegakan hukum. Karena itu, independensi adalah hal yang sangat penting bagi Polri.

Fungsi dan posisi POlri saat ini di bawah presiden langsung menurut Sutarman sudah tepat. Ia justru khawatir jika Polri berada di bawah kementerian tertentu akan digunakan untuk kepentingan politik dan dukungan."Itu bahaya bagi negeri ini," ujar Sutarman.

Wacana reposisi Polri di bawah Kementerian dinyatakan oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Wacana ini dikemukakan terkait hubungan TNI dan Polri pasca bentrok di Batam beberapa waktu lalu.

Menurutnya, untuk menghindari bentrok, Polri seharusnya berada di bawah sebuah kementerian, bukan langsung di bawah presiden.

"TNI saja berada di bawah Kemhan (Kementerian Pertahanan). Seharusnya Polri juga di bawah kementerian," kata Ryamizard.

Jika posisi Polri seperti saat ini langsung ada di bawah presiden, tentu akan membuat pekerjaan presiden bertambah. "Apalagi sekarang presiden banyak blusukan," kata Ryamizard beberapa waktu lalu.

Dia tidak menyebutkan kementerian apa yang cocok untuk membawahi Kepolisian. Ryamizard hanya menjelaskan, di negara lain Kepolisian berada di bawah kementerian, tidak di bawah Presiden seperti di Indonesia.

Belakangan mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini menampik isu penggabungan tersebut. Menurutnya, dia hanya berniat menjelaskan perbandingan Indonesia dan negara-negara lain.

Kendati demikian Ryamizard mengatakan akan menyerahkan segala keputusan ini pada presiden jika memang diperlukan kementerian yang membawahi Polri.