Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah mendapat laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan terkait penyerapan anggaran di sejumlah daerah. Laporan tersebut menunjukkan DKI Jakarta merupakan provinsi dengan penyerapan anggaran paling rendah menjelang akhir tahun ini.
"Aduh, DKI Jakarta paling parah," ujar Tjahjo di Jakarta, Selasa (2/12).
Laporan BPK memperlihatkan penyerapan anggaran yang bervariasi di berbagai daerah. Jika dirata-rata, kata Tjahjo, saat ini anggaran yang diserap daerah hanya menyentuh 36 persen dari Anggaran Daerah yang dikucurkan. "Sementara DKI Jakarta hanya sekitar 30 persen," ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penyebab utama rendahnya penyerapan daerah yakni karena pemerintah provinsi dan pemerintah daerah terlalu berhati-hati dalam hal pengadaan barang. Hal tersebut dianggap wajar karena pemerintah daerah menghindari tersangkut masalah korupsi.
"Apalagi menyangkut pengadaan barang fisik. Itu kan harus dilihat (diteliti)," ujar Tjahjo.
Tjahjo berharap tahun depan penyerapan anggaran daerah mengalami peningkatan. Kader PDIP itu mengaku telah meracik beberapa cara untuk mencapai tujuan tersebut. Pertama, menekan pemborosan. Kedua, menekan permasalahan seputar perizinan. Ketiga, memindahkan alokasi anggaran dari pembangunan aparatur ke pembangunan infrastruktur.