Jakarta, CNN Indonesia -- Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, menunjukkan tangan besi sang ketua umum. Golkar memecat sekaligus 17 kadernya, Rabu (3/12). Banyak di antara mereka merupakan petinggi partai, bahkan pemimpin ormas pendiri Golkar.
Salah satu kader yang dipecat, Agun Gunandjar Sudarsa, berpendapat pemecatan terhadap dia dan rekan-rekannya tidak sah. “Kami tidak terima dan kami tidak mengakui keputusan itu. Sejak awal kami menyatakan Munas Bali tidak sah dan melanggar AD/ART Partai,” kata dia, Kamis (4/12).
Agun yang juga anggota Presidium Penyelamat Partai Golkar mengatakan tekad Presidium untuk menyelamatkan Golkar kini justru makin kuat. Seluruh anggota Presidium, termasuk Agung Laksono dan Priyo Budi Santoso, dipecat Golkar dalam Munas Bali.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Penyelamatan partai niscaya dilakukan untuk mengangkat partai dari oligarki dan tindakan sewenang-wenang,” kata Agun.
Anggota DPR yang bakal ditarik Golkar dari parlemen itu juga memprediksi masa depan buram Golkar jika partai tak diselamatkan. “Partai akan karam di 2019,” kata Agun. Tahun 2019 adalah tahun pemilu.
Berbalikan dengan Agun yang meramalkan Golkar karam, Aburizal Bakrie (Ical) yang terpilih kembali sebagai Ketua Umum Golkar secara aklamasi justru memproyeksi 2019 sebagai tahun kemenangan Golkar. Partai beringin menargetkan menang Pemilu 2019.
Golkar memecat 17 kadernya yang dianggap melakukan tindakan inkonstitusional, berupaya menggulingkan Ical, dan berpotensi memecah-belah kader Golkar. Ketujuh belas kader yang dipecat itu adalah Agun Gunandjar Sudarsa, Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Yorrys Raweyai, Lawrence Siburian, Ace Hasan Syadzily, Lamhot Sinaga, Melchias Markus Mekeng, Zainuddin Amali, Andi Sinulingga, Leo Nababan, Ibnu Munzir, Ricky Rahmad Kusumonegoro, Djasri Marin, Juslin Nasution, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Nusron Wahid.
Meski dipecat di Munas Bali, Presidium Penyelamat Partai Golkar tetap akan menggelar Munas versi mereka di Jakarta pada Januari 2015. Untuk itu Ical mengancam akan memberi sanksi Dewan Pimpinan Daerah Golkar yang terlibat dan menghadiri Munas Jakarta itu.