Demokrat Optimistis DPR Terima Perppu Pilkada

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono optimistis Perppu Pilkada mendapatkan dukungan mayoritas fraksi di DPR. Pasalnya upaya pelolosan Perppu ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

“Saya menyambut baik bagi partai dan fraksi yang ikut mendukung akan hal ini dan tetap optimis kepada partai dan fraksi lain," kata pria yang akrab dipanggil Ibas ini dalam keterangan tertulisnya, Kamis (4/12).

Fraksi yang ada di DPR diyakini Ibas akan mengedepankan etika serta tidak berkhianat terhadap kesepakatan yang sudah ada. Termasuk mendengar suara rakyat untuk menggelar pilkada secara langsung dengan beberapa perbaikan.

Pilihan Redaksi PPP Kubu Romy Kemungkinan Dukung Perppu Pilkada PAN: Demokrat Jangan Lobi Perppu Membabi Buta SBY Disebut Bohong Soal Kesepakatan Perppu Pilkada Gerindra Belum Tentukan Sikap Terkait Perppu Pilkada

Perppu Pilkada Langsung yang diterbitkan saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih menjabat menurutnya sudah melalui pertimbangan yang masak. Ibas yang juga sekretaris Jenderal Partai Demokrat ini berpandangan bahwa kepala daerah yang dipilih langsung oleh masyarakat akan bertanggung jawab untuk menyejahterakan rakyatnya.

"Aturan dan perbaikan Perppu Pilkada Langsung mensyaratkan calon kepala daerah untuk mewujudkan harapan rakyat," kata Ibas. Kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat menurutnya pasti akan bertanggungjawab penuh untuk memajukan serta menyejahterakan rakyat.

Sepuluh syarat perbaikan yang sejak awal diusung oleh Partai Demokrat menurut Ibas adalah uji publik atas integritas dan kompetensi calon kepala daerah, efisiensi biaya pilkada, pengaturan kampanye dan pembatasan kampanye terbuka, akuntabilitas penggunaan dana kampanye, larangan politik uang dan mahar calon untuk partai pengusung, larangan fitnah dan kampanye hitam, larangan pelibatan aparat birokrasi, larangan pencopotan aparat birokrasi usai pilkada, penyelesaian sengketa pilkada, dan pencegahan kekerasan dan tanggungjawab calon atas kepatuhan pendukungnya.

Demokrat berharap dengan adanya perbaikan-perbaikan tersebut, solusi untuk menuju pematangan demokrasi di Indonesia akan ditemukan.

Saat ini Demokrat terus berupaya melobi seluruh fraksi di DPR untuk bisa meloloskan Perppu Pilkada Langsung. Lobi terutama dilakukan pada Koalisi Merah Putih (KMP) yang sejak awal menginginkan pemilihan kepala daerah ada di tangan DPRD.

Salah satu partai anggota KMP, Golkar sudah secara tegas menolak Perppu pasca keputusan Munas IX di Bali. Sementara fraksi lain yang tergabung dalam KMP belum menentukan sikapnya. (Baca : Munas Golkar Pertegas Tolak Perppu Pilkada)

Demokrat saat ini berharap fraksi yang masuk dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tetap berkomitmen memperjuangkan Perppu. Sejak awal, fraksi dalam KIH (PDIP, NasDem, Hanura, PKB) mengusung pilkada langsung oleh rakyat.

(Baca : Golkar Ingkar, SBY Minta PD Merapat ke PDIP)