Pemerintah Didesak Investigasi Penembakan Papua

Jakarta, CNN Indonesia -- Lembaga penggiat isu hak asasi manusia (HAM) internasional mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan ivestigasi atas matinya lima warga sipil di Paniai Timur, Papua, pada Senin (8/12).

Wakil Direktur bagian Asia dari Human Right Watch (HRW) Phelim Kine mengatakan pemerintah Indonesia perlu segera menginvestigasi alasan penembakan demonstran Papua oleh aparat keamanan.

"Warga sipil Papua sering menjadi korban kekerasan aparat dan tak satupun dihukum," kata dia melalui pernyataan kepada CNN Indonesia, Rabu (10/12).

Pilihan Redaksi Korban Tewas di Paniai Papua Masih di Lokasi Kejadian Korban Tewas di Paniai Papua Kena Panah dan Tertembak Konflik Masih Tinggi, Pendekatan ke Papua akan Diubah Aparat Tembak Warga Paniai Disebut karena Terdesak

Sebelumnya, pada Senin terjadi penembakan terhadap demonstran yang berunjuk rasa di lapangan Karel Gobai, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, kota Enarotali.

Sebanyak lima warga sipil, yakni Simo Degei (18), Octianus Gobai (18), Alfius Youw (17), Yulian Yeimo (17), dan Abia Gobay mati akibat tembakan tersebut. Sedikitnya 17 lainnya, termasuk anak-anak sekolah dasar terluka dan masuk rumah sakit.

Berdasarkan hasil penyelidikan Human Rights Watch, protes tersebut dipicu oleh pertengkaran pada malam sebelumnya ketika anggota Tim Khusus 753, menyerang anak berusia 12 tahun Yulianus Yeimo. Serangan tersebut disinyalir balasan setelah sekelompok anak-anak dan remaja, termasuk Yeimo, meneriaki Tim Khusus 753.

Ketika Yeimo terluka, pemuda sekitar lantas melempari personel dengan batu yang membuat mereka melarikan diri.

Seorang saksi mata mengatakan pada Human Rights Watch tembakan mulai dilepaskan ke arah sekitar 800an demonstran ketika peringatan bubar oleh kepolisian tidak diindahkan.

Saat itu, demonstran membawa panah berburu untuk ritual dan mengekspresikan kemarahan mereka melalui sebuah tarian tradisional Papua, yang melibatkan berteriak, berlarian membentuk lingkaran serta meniru bebunyian burung.

Pihak kepolisian mengatakan tembakan peringatan diberikan karena adanya ancaman penyerangan terhadap kantor polisi dan pos militer oleh warga sipil.

Senada dengan HRW, lembaga ham internasional lainnya, Amnesty International mengatakan pemerintah punya kewajiban untuk menghargai kehidupan sesuai dengan hukum HAM internasional.

"Aparat berwenang di Indonesia mesti dilatih untuk tidak menggunakan kekerasan dalam mengontrol kerumunan," kata Josef Roy Benedict aktivis AI untuk Indonesia dan Timor Leste melalui pernyataan kepada CNN Indonesia.

Pihaknya kemudian menuntut pemerintah untuk melakukan investigasi mendalam dan independen atas penggunaan kekerasan berlebihan terhadap warga sipil.

"Penemuannya harus dipublikasikan dan mereka yang bertanggungjawab harus diadili di pengadilan sipil sesuai standar pengadilan yang adil," katanya.