Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus Partai Golkar Muhammad Misbakhun menantang
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono membuka kesepakatan terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang ditandangani dengan anggota Koalisi Merah Putih (KMP). Misbakhun berharap masalah terang benderang jika isi kesepakatan tersebut dibuka untuk publik.
"Buka saja, ayo saya tantang Demokrat buka kesepakatan itu, biar terang-benderang, apa isi sebenarnya," kata Misbakhun di Jakarta, Rabu (10/12).
Menurutnya, kesepakatan tersebut secara umum hanya berisi kesepakatan dukungan terhadap KMP terhadap pemilihan pimpinan DPR dan semua alat kelengkapannya. (Bca juga:
SBY: Saya Gunakan Kekuatan Politik Saya)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Miskbakhun justru menuding SBY sebagai pencetus Perppu yang tidak menghormati etika politik. Ia menyesalkan langkah Partai Demokrat yang
walk out pada saat sidang paripurna pembahasan RUU Pilkada beberapa lalu. Akibatnya RUU tersebut diterima dan Undang-Undang Pilkada di DPR.
Berdasarkan undang-undang tersebut pemilahan kepala daerah ada di tangan DPRD. SBY lantas mengeluarkan Perppu untuk membatalkan undang-undang tersebut.
"Siapa yang tidak menjalan etika politik. Disaat Undang-undang Pilkada belum ditanda tangan dia keluarkan Perppu, bagaiamana DPR bisa menolak, pemerintah langsung berganti. Seharusnya sejak awal
SBY bisa atur Demokrat agar tidak walk out dalam paripurna soal Undang-undang Pilkada," katanya
Sebelumnya, kritik keras datang dari Ketua DPP Partai Gerindra Desmond Junaedi Mahesa. Ia menilai
mantan Presiden SBY selalu meloncat-loncat dalam berpolitik, hanya mencari keuntungan.
Saat ini Partai Demokrat sama sekali tidak bergabung dalam Koalisi Merah Putih ataupun Koalisi Indonesia Hebat. "Biasa. SBY itu mana yang menguntungkan, gabung kmp krn keuntungan, politik itu seperti itu, politik mencla mencle," ujar Desmon saat dihubungi (10/12).