PERPPU PILKADA

Misbakhun Tantang SBY Buka Kesepakatan Soal Perppu

CNN Indonesia
Kamis, 11 Des 2014 08:57 WIB
Kesepakatan dengan KMP menurut Misbakun hanya mengatur hal umum seperti pemilihan pimpinan DPR dan alat kelengkapannya.
Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) melambaikan tangan ke arah pasukan kehormatan saat meninggalkan Istana Merdeka, Jakarta, Senin (20/10). Presiden Joko Widodo resmi dilantik menggantikan SBY. (Antara/Prasetyo Utomo)
Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus Partai Golkar Muhammad Misbakhun menantang Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono membuka kesepakatan terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang ditandangani dengan anggota Koalisi Merah Putih (KMP). Misbakhun berharap masalah terang benderang jika isi kesepakatan tersebut dibuka untuk publik.

"Buka saja, ayo saya tantang Demokrat buka kesepakatan itu, biar terang-benderang, apa isi sebenarnya," kata Misbakhun di Jakarta, Rabu (10/12).

Menurutnya, kesepakatan tersebut secara umum hanya berisi kesepakatan dukungan terhadap KMP terhadap pemilihan pimpinan DPR dan semua alat kelengkapannya. (Bca juga: SBY: Saya Gunakan Kekuatan Politik Saya)

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Miskbakhun justru menuding SBY sebagai pencetus Perppu yang tidak menghormati etika politik. Ia menyesalkan langkah Partai Demokrat yang walk out pada saat sidang paripurna pembahasan RUU Pilkada beberapa lalu. Akibatnya RUU tersebut diterima dan Undang-Undang Pilkada di DPR.

Berdasarkan undang-undang tersebut pemilahan kepala daerah ada di tangan DPRD. SBY lantas mengeluarkan Perppu untuk membatalkan undang-undang tersebut.

"Siapa yang tidak menjalan etika politik. Disaat Undang-undang Pilkada belum ditanda tangan dia keluarkan Perppu, bagaiamana DPR bisa menolak, pemerintah langsung berganti. Seharusnya sejak awal SBY bisa atur Demokrat agar tidak walk out dalam paripurna soal Undang-undang Pilkada," katanya

Sebelumnya, kritik keras datang dari Ketua DPP Partai Gerindra Desmond Junaedi Mahesa. Ia menilai mantan Presiden SBY selalu meloncat-loncat dalam berpolitik, hanya mencari keuntungan.

Saat ini Partai Demokrat sama sekali tidak bergabung dalam Koalisi Merah Putih ataupun Koalisi Indonesia Hebat. "Biasa. SBY itu mana yang menguntungkan, gabung kmp krn keuntungan, politik itu seperti itu, politik mencla mencle," ujar Desmon saat dihubungi (10/12).
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER