Jakarta, CNN Indonesia -- Peran sentral Susilo Bambang Yudhoyono dalam perpolitikan tanah air semakin terlihat. Setelah sukses membuat Koalisi Merah Putih ‘bertekuk lutut’ untuk kembali menepati kesepakatan mereka mendukung Perppu Pilkada, kini mantan presiden RI itu menjadi penyambung lidah antara KMP dan pemerintah Joko Widodo.
“Ketua-ketua KMP datang ke tempat saya untuk menyatakan dukungan terhadap Perppu Pilkada. Mereka juga mengutarakan pikiran yang ingin disampaikan kepada pemerintah. Mereka ingin mendengar pemikiran saya juga,” kata Ketua Umum Demokrat SBY usai rapat pleno di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis petang (11/12).
Pemikiran KMP nantinya akan disampaikan SBY kepada pemerintah Jokowi. SBY menjalin komunikasi yang amat baik dengan Jokowi pasca Golkar sempat menolak Perppu Pilkada dalam Musyawarah Nasional partai itu di Bali. Tak mau Perppu yang ia terbitkan tak lolos di DPR, SBY langsung memerintahkan Demokrat mendekati PDIP dan Koalisi Indonesia Hebat yang juga mendukung Perppu Pilkada.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
SBY sendiri langsung menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka untuk memastikan pemerintah bakal mengawal Perppu Pilkada dalam pembahasan di DPR yang akan dimulai Januari 2014. (Baca:
Langkah SBY Kembali ke Istana Demi Perppu Pilkada)
Pada akhirnya Ketua Umum Golkar versi Munas Bali, Aburizal Bakrie, berubah sikap. Ia mengumumkan mendukung Perppu Pilkada setelah melihat respons buruk banyak pihak terhadap partainya yang menolak Perppu Pilkada sehingga berpotensi memecah KMP. (Baca:
Koalisi Prabowo di Bawah ‘Kaki’ SBY)
Hari ini Ical dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto pun bertamu ke kediaman SBY di Cikeas, Kabupaten Bogor, untuk membahas soal Perppu Pilkada. Di situ, SBY mendapatkan jaminan KMP bakal meloloskan Perppu Pilkada di DPR.
“KMP solid dukung Perppu. Prabowo dan Ical di Cikeas sudah sepakat mendukung Perppu Pilkada,” kata Ketua Harian Demokrat Syarif Hasan di Kantor DPP Demokrat.
Secara terpisah, PDIP menyambut baik komitmen KMP untuk mendukung Perppu Pilkada. “Rakyat ingin pilkada langsung. Jika tidak mengiyakan aspirasi rakyat, partai politik namanya cari mati, bunuh diri,” kata Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan.
Perppu Pilkada dikeluarkan SBY di akhir masa pemerintahannya untuk membatalkan UU Pilkada yang mengembalikan kewenangan memilih kepala daerah ke DPRD. UU yang mencabut hak rakyat untuk memilih kepala daerah itu disetujui DPR lewat voting di rapat paripurna dan memancing reaksi keras publik, sehingga SBY menganggap ada keadaan mendesak untuk mengeluarkan Perppu.