Konflik Golkar, Akbar Minta Pemerintah Netral

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar versi Munas Bali, Akbar Tandjung, meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dapat mengambil posisi netral dalam menyikapi konflik di internal partainya.

"Harapan kami agar pemerintah betul-betul memposisikan diri secara netral dan melihat secara objektif konflik yang dialami Golkar," kata Akbar Tandjung.

Pilihan Redaksi BJ Habibie Turun Tangan Bereskan Golkar Idrus Tuding Partai Lain Ikut Perkeruh Golkar Kubu Ical ke Kantor DPP Harus Seizin Yorrys Cyrus: Mega dan Ical Tak Layak Lagi Pimpin Partai

Akbar juga menyampaikan pandangannya terkait dualisme kepengurusan di Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Akbar tetap berpendapat penyelenggaraan dan hasil Munas Bali adalah yang paling jelas di antara kedua munas.

"Munas kami di Bali jelas, penyelenggaranya adalah DPP di bawah pimpinan Aburizal Bakrie yang merupakan ketua umum produk Munas Riau. Para peserta juga jelas dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah I dan II Golkar, termasuk organisasi-organisasi yang berafiliasi dengan Golkar," kata Akbar.

Akbar Tandjung sendiri hadir dalam penyelenggaraan Munas Partai Golkar IX di Nusa Dua, Bali, 30 November-4 Desember. Dia juga dipercaya oleh Munas Bali untuk kembali menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar periode 2014-2019.

Kepengurusan DPP Golkar hingga saat ini masih terpecah dua antara DPP versi munas Bali dan Munas Jakarta. Keputusan mengenai DPP Partai Golkar kubu mana yang sah akan segera dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.