Pansel Hakim MK Sodorkan 15 Nama ke KPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Tim panitia seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi menyodorkan 15 nama kandidat yang dinilai memenuhi syarat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyerahan daftar nama dilakukan agar KPK menelusuri rekam jejak para kandidat dalam hal keterkaitan dengan kasus korupsi.

"Kami datang untuk meminta konfirmasi nama-nama calon hakim MK ke KPK. Kurang lebih seperti klarifikasi calon menteri," kata Ketua Pansel Hakim MK Saldi Isra saat mendatangi Gedung KPK, Kamis (18/12).

Pilihan Redaksi Nama Hamdan Zoelva Kembali Terdaftar Pada Seleksi Hakim MK Refly Harun Bantah Masih Tangani Perkara di MK Hari Ini Pansel Hakim MK Sodorkan Nama Calon ke KPK

Saldi mengatakan, hasil penulusuran rekam jejak dari KPK akan dijadikan pertimbangan sebelum nama kandidat terpilih diserahkan ke Presiden Joko Widodo. "Kami hanya berupaya mencari calon yang tidak bermasalah," ujarnya.

Menurut Saldi, 15 calon yang lolos seleksi administrasi bakal menjalani tahap wawancara pertama pada 22-23 Desember mendatang. Proses wawancara dilakukan terbuka untuk umum saat hingga masyarakat dapat langsung menyaksikan.

Setelah penyaringan tahap wawancara awal, lanjut Saldi, para kandidat akan menjalani wawancara kedua pada 30-31 Desember 2014. Saldi berharap KPK sudah bisa memberikan hasil penulusuran rekam jejak calon hakim konstitusi sebelum masuk tahap wawancara akhir. "Kamk minta menjelang 30 Desember," katanya.

Saldi menjelaskan, tim pansel tidak hanya menggandeng KPK untuk mengawal proses penyeleksian hakim MK. Dia mengaku bakal turut melibatkan PPATK dan menyurati instansi tempat calon itu bekerja.

Sebelumnya tim pansel telah mengantongi 18 nama calon hakim MK, namun dua orang mengundurkan diri dan satu orang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.

Nama calon Hakim MK yang dinyatakan lolos seleksi administrasi yaitu Lazarus Tri Setyawanta Rabala, dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro; Fontian Munzil, hakim ad hoc tingkat banding Tipikor Jawa Barat dan dosen Universitas Islam Nusantara Bandung; Sugianto, dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon; Dhanang Widjiawan, Manajer Regulasi PT Pos Indonesia kantor pusat Bandung dan dosen Poltek Pos Bandung; Krisnadi Nasution, dosen Fakultas Hukum 17 Agustus Surabaya; I Dewa Gede Palguna, dosen hukum tata negara Universitas Udayana (direkomendasikan Pusat Kajian Konstitusi dan Demokrasi Universitas Diponegoro, dosen Fakultas Hukum Untag Semarang, Keluarga Besar Debat Hukum dan Konstitusi Mahasiswa Indonesia).

Nama lain yaitu Imam Anshori Saleh, komisioner Komisi Yudisial; Hotman Sitorus, PNS Kementerian Hukum dan HAM; Yuliandri, guru besar Fakultas Hukum Universitas Andalas;
Hamdan Zoelva (direkomendasikan oleh Setara Institute, Direktur Eksekutif imparsial, HRWG, dan Presidium Constitutional Democracy Forum); Aidul Fitriaciada Azhari, dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta; Franz Astani, notaris; Erwin Owan Hermansyah, dosen Fakultas Hukum Bhayangkara Jakarta Raya; Muhammad Muslih, dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Jambi; dan Indra Perwira, dosen Fakultas Universitas Padjajaran (direkomendasikan oleh Bagian Hukum Tata Negara FH Universitas Padjajaran).