GOLKAR TERBELAH
Anak Buah Ical Ajak Kubu Agung Gencatan Senjata
CNN Indonesia
Jumat, 19 Des 2014 11:24 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus Golkar kubu Aburizal Bakrie, Bambang Soesatyo, mengajak kubu Agung gencatan senjata. Menurut Bendahara Umum Golkar hasil Munas Bali itu, lebih baik kedua kubu saat ini tenang-tenang dulu dan menyiapkan amunisi untuk bertarung di pengadilan ketimbang terus melakukan perang urat syaraf melalui media.
"Hal penting yang dibutuhkan kedua kubu saat ini, kalau dalam istilah perang, adalah gencatan senjata," kata Bambang dalam pesan tertulisnya, Jumat (19/12).
Bambang meminta kubunya dan kubu Agung tak lagi saling 'angkat senjata' dan menggertak serta mengancam satu sama lain. Biarlah nanti pengadilan yang menilai dan memutuskan kubu mana yang harus disahkan sebagai pengurus Golkar.
Bambang juga mengingatkan kedua kubu agar mulai mewaspadai adanya pihak-pihak yang hendak mencari keuntungan dari dualisme Golkar. "Seharusnya kita sama-sama mengawasi penumpang gelap yang mengail di air keruh atau mengambil keuntungan dari kekisruhan ini," kata anggota DPR itu.
Oleh sebab itu agar persoalan Golkar cepat rampung, Bambang menyarankan agar kedua kubu kini konsentrasi untuk mengumpulkan bukti-bukti hukum untuk dibawa ke pengadilan. "Bukti-buktinya antara lain berupa keabsahan surat mandat dan dukungan dari seluruh Dewan Pimpinan Daerah Golkar tingkat I dan II di seluruh Indonesia, daftar hadir atau absensi, notulensi, rekaman, dan proses tahapan penyelengaraaan Munas," kata dia.
Bukti-bukti tersebut harus sesuai dengan yang ada dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Golkar seperti laporan rapat pleno, rapat konsultasi nasional, sampai rapat pimpinan nasional yang dihadiri seluruh ketua dan sekretaris DPD Golkar se-Indonesia.
Pasca keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang menolak pegesahan kepengurusan kedua kubu di Golkar dan meminta perselisihan partai itu dibereskan di internal partai, perseteruan kubu Ical dan Agung belum juga mereda.
Dua kubu kini meributkan soal status kepengurusan hasil Munas Riau 2009. Seperti diketahui, Menkumham menyatakan kepengurusan Golkar yang diakui pemerintah saat ini adalah kepengurusan lama hasil Munas Riau 2009, yakni dengan Aburizal Bakrie sebagai ketua umum, Idrus Marham sebagai sekretaris jenderal, juga Agung Laksono sebagai wakil ketua umum.
Kubu Ical menilai pengurus Munas Riau masih ada, sementara kubu Agung menilai pengurus hasil Munas Riau telah demisioner.
"Hal penting yang dibutuhkan kedua kubu saat ini, kalau dalam istilah perang, adalah gencatan senjata," kata Bambang dalam pesan tertulisnya, Jumat (19/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Oleh sebab itu agar persoalan Golkar cepat rampung, Bambang menyarankan agar kedua kubu kini konsentrasi untuk mengumpulkan bukti-bukti hukum untuk dibawa ke pengadilan. "Bukti-buktinya antara lain berupa keabsahan surat mandat dan dukungan dari seluruh Dewan Pimpinan Daerah Golkar tingkat I dan II di seluruh Indonesia, daftar hadir atau absensi, notulensi, rekaman, dan proses tahapan penyelengaraaan Munas," kata dia.
Pasca keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang menolak pegesahan kepengurusan kedua kubu di Golkar dan meminta perselisihan partai itu dibereskan di internal partai, perseteruan kubu Ical dan Agung belum juga mereda.
Dua kubu kini meributkan soal status kepengurusan hasil Munas Riau 2009. Seperti diketahui, Menkumham menyatakan kepengurusan Golkar yang diakui pemerintah saat ini adalah kepengurusan lama hasil Munas Riau 2009, yakni dengan Aburizal Bakrie sebagai ketua umum, Idrus Marham sebagai sekretaris jenderal, juga Agung Laksono sebagai wakil ketua umum.
Kubu Ical menilai pengurus Munas Riau masih ada, sementara kubu Agung menilai pengurus hasil Munas Riau telah demisioner.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK