BURSA KAPOLRI

Ramai Penolakan Terhadap Pencalonan Budi Gunawan

Sandy Indra Pratama | CNN Indonesia
Minggu, 11 Jan 2015 09:50 WIB
Sebuah petisi mendorong Presiden Joko Widodo untuk menarik kembali pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Petisi ini menambah ramai penolakan.
Koalisi Masyarakat Sipil menggelar konferensi pers di Kantor Indonesia Corrution Watch, Jumat (9/1). KMS menilai Presiden Joko Widodo perlu melibatkan KPK dan PPATK dalam pemilihan Kapolri. (CNN Indonesia/Gilang Fauzi
Jakarta, CNN Indonesia -- Sebuah petisi yang mendorong Presiden Joko Widodo untuk menarik kembali pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI mulai digulirkan. Petisi ini menambah deretan penolakan terhadap pencalonan Budi Gunawan.

Petisi bernada keras ini digagas salah seorang anggota Badan Pekerja Indonesia Coruption Watch Emerson Yuntho melalui situs change.org. Dalam pesan singkat yang diterima CNN Indonesia, Emerson pada awalnya Jumat petang lalu, membuat petisi yang isinya meminta pelibatan KPK dan PPATK dalam seleksi Kapolri.

“Namun di luar dugaan beberapa jam setelahnya ada penunjukkan Budi Gunawan,” ujarnya dalam pesan singkat. Hingga hari ini pukul 00.00, tambah Emerson, “sudah ada 228 yang menandatangani petisi.”

Dalam petisi Emerson mengemukakan kekecewaannya terhadap pilihan Joko Widodo. Sebab presiden tak menimbang adanya kerisauan publik mengenai nama-nama calon Kapolri.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Emerson, pemilihan Kapolri sebaiknya tidak didasarkan pada politik dagang sapi atau politik balas budi. Penunjukkan Kapolri harus didasari pada aspek kepemimpinan, integritas, rekam jejak, kapasitas, dan komitmen yang kuat dalam mendorong agenda antikorupsi.

“Meski pemilihan merupakan hak prerogatif, namun jika salah pilih maka dampaknya akan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tulis Eson dalam petisi.

Selain itu, petisi juga meminta agar Jokowi memastikan Kapolri yang dipilihnya tidak bermasalah atau menimbulkan masalah. Hal ini dianggap penting agar pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla ke depannya tidak terganggu atau tercorong kredibilitas atau bahkan tersandera persoalan korupsi, HAM, pencucian uang, dan masaalah hukum lainnya yang mungkin melibatkan Kapolri atau internal kepolisian.

“Petisi ini akan tetap dilanjutkan sebagai bentuk protes atas langkah Jokowi menunjuk Budi Gunawan,” katanya.

Sebelumnya saat berada di Surabaya, kepada media Presiden Joko Widodo membenarkan bahwa dirinya mengajukan satu nama sebagai calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yaitu Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Budi merupakan satu-satunya jenderal berbintang tiga yang dipilih Jokowi untuk menggantikan Jenderal Sutarman yang bakal pensiun Oktober 2015.
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER