Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan Presiden Joko Widodo, atau yang akrab dipanggil Jokowi, sebaiknya tetap melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri. Meski demikian, Paloh menyadari, akan ada dilema yang timbul setelah Jokowi melantik Budi, nantinya.
Dia pun menilai, pelantikan Budi Gunawan tidak akan mencederai kepercayaan masyarakat. "Kalau saya ya, saya bilang, saya lantik," ujar Paloh di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (15/1). "Yah, tidak akan mencederai. tapi memang nanti persepsinya rusak. Ini yang dilematis. Persepsi publik seakan-akan, '
kok (pemerintah) tidak mempertimbangkan ada stempel tersangka?'."
Walau begitu, Paloh berharap, apapun pilihan Jokowi atas pemimpin Kapolri nantinya, masyarakat harus menyadari tentang keberadaan sistem ketatanegaraan. Dia menyebut, keputusan yang paling bijaksana yang mungkin dilakukan Jokowi nantinya adalah tidak dengan meninggalkan proses hukum dan juga sistem ketatanegaraan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang paling arif, proses hukum harus berlangsung dan sistem ketatanegaraan juga tidak boleh ditinggalkan. DPR juga sudah menyetujui keputusan itu," ujar Paloh.
Namun, Paloh tidak mengelak bahwa keputusan untuk melantik Budi terkesan ironis. Menurutnya, di sisi lain, Jokowi pun harus berani mengatakan proses hukum harus tetap berlanjut. "Ya memang ironis. Tapi siapa yang mau? Jadi harus berani untuk mengatakan proses hukum harus tetap berlanjut. Itu cita-cita kita semua, kan," ujar dia.
Paloh juga mengaku tidak akan memberi masukan kepada Jokowi terkait hal ini, kecuali Presiden sendiri yang meminta masukan kepadanya. "Kalau tadi (ketika makan siang) belum ada pembicaraan ke arah sana," ujarnya.
Dia menegaskan, Jokowi lebih baik mengikuti apa yang dia yakini, karena Presiden bukanlah figur yang pro terhadap korupsi dalam hidup dan kepribadiannya.
(meg/obs)