Ahok Geram Soal Dana Siluman di APBD Jakarta Rp 8,8 Triliun

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok geram dengan oknum anggota DPRD DKI Jakarta yang mencoba mengutak-atik APBD 2015 dengan mengajukan tambahan anggaran. Tak tanggung-tanggung, besaran anggaran tambahan yang menurutnya tak masuk akal itu mencapai angka Rp 8,8 triliun.

"Sosialisasi SK (Surat Keputusan) Gubernur saja Rp 46 miliar setahun. Apa yang mau disosialisasikan? SK Gubernur kan tinggal dilihat doang," kata Ahok di Balaikota, Jakarta, Senin pagi (19/1).

Selain sosialisasi keputusan gubernur, jelas Ahok, ada beberapa kegiatan lain yang dia nilai tidak wajar, seperti seminar dan pengadaan alat-alat elektronik. Jika dijumlahkan keseluruhan pengeluaran untuk itu mencapai angka Rp 8,8 triliun.

"Kalau mau beli tanah, oke masuk akal segitu. Beli tanah buat ruang hijau atau buat tempat ibadah lebih luas," ujar Ahok.

Menurut Ahok, modus penambahan dana ini sengaja dititipkan oleh oknum anggota dewan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Anggota DPRD DKI Jakarta memaksa SKPD untuk memasukkan tambahan dana tersebut karena menganggap SKPD takut dan tidak akan berani menolak.

Tak mau gegabah, Ahok lantas mencoret pengajuan dana tersebut. Dia pun memerintahkan kepada jajarannya untuk tidak memproses lebih lanjut permintaan tersebut. Apalagi saat ini Jakarta telah menerapkan sistem e-budgeting.

"Enggak ada kompromi, gue demen benturan sama oknum kayak gitu. Enggak usah damai-damaiin gue," tegas Ahok.

Melihat modus pengajuan dana 'siluman' ini, Ahok pun menilai wajar bila Provinsi DKI Jakarta mendapat catatan merah dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Selama dua tahun berturut-turut, 2013 dan 2014, BPKP menemukan ada anggaran janggal lantaran muncul secara tiba-tiba, tidak sejak awal pembahasan APBD.

Dengan dugaan dana 'siluman' ini, maka dipastikan pembahasan APBD 2015 akan semakin alot. Padahal Jakarta telah mendapat surat teguran dari Kementerian Dalam Negeri karena keterlambatan pengesahan APBD.

Untuk membahas persoalan penambahan anggaran yang dianggap tak wajar ini, rencananya Ahok akan mengadakan pertemuan dengan DPRD hari ini, Senin (19/1). Ahok meyakini masih ada anggota dewan yang sepakat dengan dirinya.

Untuk tahun anggaran 2015, Pemprov Jakarta mengajukan RAPBD sebesar Rp 73,08 triliun. Angka ini meningkat 0,24 persen dari APBD Perubahan tahun 2014 yakni sebesar Rp 72,9 triliun. (rdk/sip)