KEUANGAN DAERAH
Ahok: Ada Oknum DPRD-PNS yang Permainkan Anggaran
Donatus Fernanda Putra | CNN Indonesia
Senin, 19 Jan 2015 15:06 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meyakini ada oknum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD Jakarta yang mencoba bermain anggaran. Ahok menyebut penambahan anggaran dana APBD 2015 yang mencapai Rp 8,8 triliun merupakan ulah dari para oknum tersebut.
"Pasti. Kalau enggak, siapa yang ngetik-ngetik surat. Bisa juga Suku Dinas atau SKPD berani main karena ditawarin komisi. Pasti ditawarin duit juga," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Senin (19/1).
Menurut Ahok, ulah oknum tersebut menyebabkan ketegangan dengan DPRD. Namun Ahok enggan menyebut siapa oknum yang dia maksud telah memperbesar anggaran.
"Ada oknum yang diam-diam masukin sehingga membuat kami jadi ribut. Susah juga enggak ada yang ngaku sih, aku sih bisa nebak-nebak," ujar Ahok.
Menurut Ahok, permainan anggaran disebabkan karena masih ada sejumlah orang yang enggan menerapkan sistem penganggaran e-budgeting di ibukota. Padahal lewat e-budgeting, siapapun tidak dapat lagi memasukkan serta mengutak-atik anggaran tanpa diketahui.
"Makanya tahun lalu kami mau terapkan banyak yang nolak. Nolak pasti ada oknum yang masih ingin main anggaran," katanya.
Maka itu, Ahok menginginkan agar seluruh penyusunan anggaran dilakukan secara elektronik dalam e-budgeting mulai tahun 2015. Hal ini dilakukan agar mekanisme pengawasan dapat dilakukan secara ketat dan telah mendapat dukungan dari legislatif.
"Nanti siapa pun yang aneh-aneh kami hajar bersama," ujarnya.
Ahok sebelumnya menggelar pertemuan tertutup dengan para pimpinan DPRD membahas dugaan pengajuan 'dana siluman'. Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi dan Wakil Ketua DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera Triwisaksana.
Prasetyo membantah dugaan pengajuan dana siluman yang mencapai Rp 8,8 triliun dalam RAPBD 2015. Senada dengan Ahok, dia juga mengklarifikasi bahwa polemik ini disebabkan ulah dari oknum yang mencoba bermain anggaran.
"Enggak, enggak ada. Cuma miss komunikasi saja, ada orang yang dikatakan Pak Ahok oknum itu lah," ujar Prasetyo.
Setelah sempat mendapat teguran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ihwal keterlambatan pengesahan APBD, dia memberi garansi pembahasan APBD 2015 akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Dijadwalkan APBD 2015 akan disahkan paling lambat akhir bulan Januari.
Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi mengatakan, anggaran tambahan Rp 8,8 triliun yang tiba-tiba muncul dalam RAPBD 2015 kemungkinan melibatkan pengusaha hitam.
Pengusaha hitam tersebut, menurut Uchok, telah mendapat dana dan proyek dari RAPBD namun masih kurang untuk dirinya sendiri. "Maka dia menghadap oknum DPRD agar DPRD meminta jatah ke pemda untuk bagian mereka sendiri," ujar Uchok ketika dihubungi CNN Indonesia, Senin (19/1).
Uchok menjelaskan, pengusaha hitam itu paling tahu prosedur agar mereka bisa mendapat jatah lebih besar. Lobi kepada DPR dan kerja sama dengan pemda merupakan hal biasa yang dilakukan setiap kali menyusun anggaran.
"Kalau kerja sama saja dengan pemda, pasti gagal proyek pengusaha ini karena pemda hanya mengusulkan program dan anggaran. Untuk menentukan atau menyetujui adalah DPRD," katanya. (rdk/obs)
"Pasti. Kalau enggak, siapa yang ngetik-ngetik surat. Bisa juga Suku Dinas atau SKPD berani main karena ditawarin komisi. Pasti ditawarin duit juga," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Senin (19/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Ahok, permainan anggaran disebabkan karena masih ada sejumlah orang yang enggan menerapkan sistem penganggaran e-budgeting di ibukota. Padahal lewat e-budgeting, siapapun tidak dapat lagi memasukkan serta mengutak-atik anggaran tanpa diketahui.
Maka itu, Ahok menginginkan agar seluruh penyusunan anggaran dilakukan secara elektronik dalam e-budgeting mulai tahun 2015. Hal ini dilakukan agar mekanisme pengawasan dapat dilakukan secara ketat dan telah mendapat dukungan dari legislatif.
"Nanti siapa pun yang aneh-aneh kami hajar bersama," ujarnya.
Ahok sebelumnya menggelar pertemuan tertutup dengan para pimpinan DPRD membahas dugaan pengajuan 'dana siluman'. Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi dan Wakil Ketua DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera Triwisaksana.
Prasetyo membantah dugaan pengajuan dana siluman yang mencapai Rp 8,8 triliun dalam RAPBD 2015. Senada dengan Ahok, dia juga mengklarifikasi bahwa polemik ini disebabkan ulah dari oknum yang mencoba bermain anggaran.
"Enggak, enggak ada. Cuma miss komunikasi saja, ada orang yang dikatakan Pak Ahok oknum itu lah," ujar Prasetyo.
Setelah sempat mendapat teguran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ihwal keterlambatan pengesahan APBD, dia memberi garansi pembahasan APBD 2015 akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Dijadwalkan APBD 2015 akan disahkan paling lambat akhir bulan Januari.
Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi mengatakan, anggaran tambahan Rp 8,8 triliun yang tiba-tiba muncul dalam RAPBD 2015 kemungkinan melibatkan pengusaha hitam.
Pengusaha hitam tersebut, menurut Uchok, telah mendapat dana dan proyek dari RAPBD namun masih kurang untuk dirinya sendiri. "Maka dia menghadap oknum DPRD agar DPRD meminta jatah ke pemda untuk bagian mereka sendiri," ujar Uchok ketika dihubungi CNN Indonesia, Senin (19/1).
Uchok menjelaskan, pengusaha hitam itu paling tahu prosedur agar mereka bisa mendapat jatah lebih besar. Lobi kepada DPR dan kerja sama dengan pemda merupakan hal biasa yang dilakukan setiap kali menyusun anggaran.
"Kalau kerja sama saja dengan pemda, pasti gagal proyek pengusaha ini karena pemda hanya mengusulkan program dan anggaran. Untuk menentukan atau menyetujui adalah DPRD," katanya. (rdk/obs)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK