PERSOALAN TKI
TKW Dinilai Perlu Mendapat Pelatihan Bina Keluarga
Yohannie Linggasari | CNN Indonesia
Senin, 19 Jan 2015 23:03 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Sebanyak 371 Tenaga Kerja Wanita (TKW) bermasalah yang bekerja di Arab Saudi dipulangkan kembali ke Indonesia, pada Senin (19/1). Mayoritas kembali ke Indonesia karena persoalan izin serta perlakuan tak menyenangkan dari majikan.
Ayu (28) tahun merupakan salah satu dari ratusan TKW yang dipulangkan akibat persoalan izin tinggal yang kadaluwarsa.
Ketika ditemui di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Cengkareng, Ayu tampak menggendong bayi, yang dia lahirkan selama bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Mekkah, Arab Saudi tiga tahun lalu. "Saya pulang secara sukarela. Sudah rindu keluarga," ujar dia.
Selain Ayu, Siswandari (34) juga membawa anak saat tiba di Soekarno Hatta. Perempuan asal Lombok, Nusa Tenggara Barat tersebut tengah menggendong seorang bayi perempuan berusia delapan bulan.
Di Arab Saudi, perempuan ini berkerja sebagai pekerja rumah tangga di Jeddah. "Awalnya, suami saya ke sana duluan. Lalu saya menyusul," kata dia menjelaskan.
Namun, berbeda dengan Ayu, Siswandari tidak terkendala persoalan perizinan. Perlakuan majikan yang tidak menyenangkan serta ketidakjelasan nasib membuat perempuan tersebut memutuskan kembali ke Indonesia.
"Majikan pertama mudah emosi. Makanya saya sempat kabur. Baru dapat majikan baik kemarin itu. Sayang, dia meninggal dunia sehingga nasib saya tak jelas di Arab," ujar dia.
Meskipun telah berada di Indonesia, Siswandari masih berharap suatu saat bisa kembali lagi ke Arab Saudi. Gaji besar menjadi alasannya. "Saya berharap suatu hari bisa kembali kerja di sana. Gajinya lumayan, sebulan sampai Rp 5 juta," ujarnya.
Banyaknya pekerja migran perempuan di luar negeri yang tersandung masalah menjadi tugas dan tanggungjawab tersendiri buat pemerintah.
Deputi Bidang Perlindungan Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Mudjiati, mengatakan akan memfokuskan diri pada aspek perlindungan TKW untuk ke depannya.
"Pemerintah harus menjaga martabat TKW misalnya dengan perlindungan TKW agar tak mengalami diskriminasi serta pelecehan," ujar dia.
Tak hanya itu, TKW penting menjadi prioritas pemerintah agar anak-anaknya kelak tak ikut-ikutan menjadi masalah.
"Anak yang ditinggal ibunya saja banyak yang bermasalah. Apalagi, kalau yang ditinggal ibunya kerja di luar negeri," kata Mudjiati.
Oleh karena itu, katanya, pemberdayaan ekonomi menjadi solusi yang ditawarkan pemerintah.
"Pihak kementerian akan bekerjasama melalui program Bina Keluarga TKI agar dapat membantu mengatasi masalah keluarga yang terjadi," ujar dia.
Hal serupa juga diungkapkan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Nusron Wahid. Pihaknya berencana untuk melakukan pemberdayaan wirausaha kepada para TKI bermasalah yang pulang ke Indonesia.
"Kami arahkan dan pilih yang muda-muda supaya tak kembali lagi jadi TKI. Kami bentuk jadi wirausaha di tempat asalnya," ujar dia. (utd)
Ayu (28) tahun merupakan salah satu dari ratusan TKW yang dipulangkan akibat persoalan izin tinggal yang kadaluwarsa.
Ketika ditemui di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Cengkareng, Ayu tampak menggendong bayi, yang dia lahirkan selama bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Mekkah, Arab Saudi tiga tahun lalu. "Saya pulang secara sukarela. Sudah rindu keluarga," ujar dia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di Arab Saudi, perempuan ini berkerja sebagai pekerja rumah tangga di Jeddah. "Awalnya, suami saya ke sana duluan. Lalu saya menyusul," kata dia menjelaskan.
"Majikan pertama mudah emosi. Makanya saya sempat kabur. Baru dapat majikan baik kemarin itu. Sayang, dia meninggal dunia sehingga nasib saya tak jelas di Arab," ujar dia.
Meskipun telah berada di Indonesia, Siswandari masih berharap suatu saat bisa kembali lagi ke Arab Saudi. Gaji besar menjadi alasannya. "Saya berharap suatu hari bisa kembali kerja di sana. Gajinya lumayan, sebulan sampai Rp 5 juta," ujarnya.
Banyaknya pekerja migran perempuan di luar negeri yang tersandung masalah menjadi tugas dan tanggungjawab tersendiri buat pemerintah.
Deputi Bidang Perlindungan Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Mudjiati, mengatakan akan memfokuskan diri pada aspek perlindungan TKW untuk ke depannya.
"Pemerintah harus menjaga martabat TKW misalnya dengan perlindungan TKW agar tak mengalami diskriminasi serta pelecehan," ujar dia.
Tak hanya itu, TKW penting menjadi prioritas pemerintah agar anak-anaknya kelak tak ikut-ikutan menjadi masalah.
"Anak yang ditinggal ibunya saja banyak yang bermasalah. Apalagi, kalau yang ditinggal ibunya kerja di luar negeri," kata Mudjiati.
Oleh karena itu, katanya, pemberdayaan ekonomi menjadi solusi yang ditawarkan pemerintah.
"Pihak kementerian akan bekerjasama melalui program Bina Keluarga TKI agar dapat membantu mengatasi masalah keluarga yang terjadi," ujar dia.
Hal serupa juga diungkapkan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Nusron Wahid. Pihaknya berencana untuk melakukan pemberdayaan wirausaha kepada para TKI bermasalah yang pulang ke Indonesia.
"Kami arahkan dan pilih yang muda-muda supaya tak kembali lagi jadi TKI. Kami bentuk jadi wirausaha di tempat asalnya," ujar dia. (utd)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK