Anggaran Siluman Muncul untuk Kembalikan Uang Kursi Dewan

Jakarta, CNN Indonesia -- Deputi Kordinator Politik Anggaran Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam, mengatakan temuan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tentang adanya dana siluman merupakan indikasi yang jelas mengenai adanya pihak-pihak di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ingin memperoleh keuntungan pribadi.

Lewat temuan tambahan dana dengan nilai fantastis yaitu Rp 8,8 triliun di Rancangan APBD, Roy menilai, ada oknum-oknum yang telah merencanakan 'kavling-kavling' untuk anggaran tersebut. "Saya kira tujuannya jelas, mengusulkan dana seperti itu, sebetulnya tujuannya untuk memperoleh keuntungan pribadi. Ya, dilakukannya dengan berbagai macam cara untuk bisa mengisi 'kavling' yang sudah direncanakan," kata Roy kepada CNN Indonesia, Selasa (20/1).

Pilihan Redaksi Ahok Geram Soal Dana Siluman di APBD Jakarta Rp 8,8 Triliun Dewan Bantah Tuduhan Ahok Soal Anggaran Rp 8,8 Triliun Ahok: Ada Oknum DPRD-PNS yang Permainkan Anggaran Ahok dan DPRD Jakarta Coret Dana Siluman Rp 8,8 Triliun

Roy beranggapan, munculnya anggaran siluman dapat terjadi dan sangat mungkin dilakukan oleh DPRD. Alasannya, banyak anggota DPRD yang harus mengembalikan uang pasca mereka terpilih ataupun kembali duduk di kursi dewan.

"Sebelum Pemilukada, anggota dewan itu kan berpikir bagaimana mendapatkan pemilih. Sedangkan setelah Pemilu, giliran mereka berpikir untuk bagaimana mengembalikan duit yang keluar," ujarnya.

Tidak hanya itu, Roy juga beranggapan, pernyataan beberapa anggota pimpinan DPRD mengenai sebutan 'anggaran siluman' sebagai mispersepsi Ahok atas RAPBD sebagai hal yang mustahil. Alasannya, Ahok sudah memiliki pengalaman sebagai pemimpin daerah.

"Pernyataan Ahok enggak mungkin mispersepsi. Ahok mengeluarkan pernyataan bukan sebagai orang yang tidak paham anggaran. Dia sebagai Gubernur yang paham benar dengan APBD. Faktanya, Ahok mengatakan dengan kata dana siluman, artinya ada anggaran yang muncul di luar ajuan Ahok," kata Roy.

Selain karena pengalamannya, Roy juga menilai, Ahok bisa mengetahui adanya anggaran tak jelas tersebut melalui staf-stafnya. "Dia tahu karena dia juga punya staf yang menyampaikan perkembangan. Lagipula, sebagai Gubernur, dia bicara pasti fakta." (meg/obs)