Surya Paloh: Jokowi Pasti Tak Dapat Laporan

Jakarta, CNN Indonesia -- Penunjukan Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan menjadi Kapolri oleh Presiden Joko Widodo menimbulkan polemik baru. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Budi menjadi tersangka kasus dugaan pencucian uang atas dasar dugaan rekening gendut yang sempat mencuat pada 2010 silam.

Seakan kebetulan, namun Presiden Jokowi telah mengambil keputusan. Menjadi pertanyaan, bagaimana bisa KPK tidak memberitahukan masalah krusial yang dimiliki Budi kepada orang nomor satu republik ini.

Surya Paloh, Ketua Umum Partai NasDem yang dianggap menjadi orang dekat Jokowi dalam pemerintahan kali ini memastikan jika presiden tidak mendapat laporan dari KPK, jika Budi bermasalah. Lantaran, sebagai hak preroogatif, kondisi objektif, Budi dianggap sosok yang terbaik.

"Jokowi pasti tidak dapat laporan dan kondisi objektif yang ada ini yang terbaik menurut presiden. Mana mungkin presiden mengangkat yang punya rekam jejak buruk," tegas Surya Paloh, kepada CNN Indonesia.

Keputusan yang diambil Jokowi untuk menunjuk Budi pun dianggap telah melalui proses legal formal sesuai konstitusi. Namun melihat kondisi yang berkembang, Jokowi dianggap sudah tepat melakukan penundaan pelantikan Budi dan menggantikannya dengan Plt Kapolri Badrodin Haiti.

"Presiden menunda, itu tepat. Praduga tidak bersalah dilakukan, tapi masyarakat pun diberikan ruang untuk mengajukan pendapat, dan keputusan politik sudah diputuskan," ungkapnya.

Pilihan Redaksi DPR Desak Jokowi Segera Lantik Budi sebagai Kapolri Kepolisian Disarankan Bebas dari Intervensi Politik Istana Sebut Badrodin Bukan Plt, DPR Tetap akan Surati Jokowi KPK Sita Dokumen Budi Gunawan Kabareskrim Baru Budi Waseso Bantah Dekat dengan Budi Gunawan

Apakah Megawati Soekarnoputri memberikan intervensi terkait penunjukan Budi? Surya enggan menjawab secara gamblang, namun dirinya mengatakan referensi untuk sosok Kapolri bisa datang dari mana saja.

"Intinya yang bersangkutan, punya karir yang baik. Bagi NasDem, kami hanya ingin konsisten pada sistem yang administrasi dan politik yang baik dan benar," tegasnya.

Silang pendapat dikemukakan politikus DPR dari PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan. Menurutnya, untuk mengangkat seorang Plt Kapolri, diperlukan Kapolri definitif. Untuk itu, sebaiknya, kata Trimedya, lantik Budi lalu segera nonaktifkan. Trimedya pun membantah adanya isu yang menginginkan Budi segera dilantik dari para pimpimnan parpol

"Ini tidak bisa ditunda, lantik dan nonaktifkan. Soal intervensi parpol saya tidak tahu, itu mungkin tingkat tinggi," jelasnya kepada CNN Indonesia, Selasa (20/1).

Lalu bagaimana Jokowi melakukan komunikasi dengan KPK terkatit penunjukan Budi? Wakil Pimpinan Komisi III DPR RI ini mengaku tidak mengetahui apakah terjalin hubungan yang baik antara KPK dan Presiden sebelum menunjuk Budi.

"Satahu saya komunikasi baik mulai dari pengajuan menteri tapi soal ini saya tidak tahu. Tapi kan Jokowi berkonsultasi dengan yang lain. Ada Mensesneg, ada Kompolnas," papar Trimedya. (pit)