Sutarman: Pergantian Kapolri Timbulkan Persoalan di Publik

Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Sutarman resmi meninggalkan korps Bhayangkara hari ini, Rabu (21/1). Polemik pergantian dirinya sebagai Kapolri diakui telah menimbulkan persoalan yang mengemuka di masyarakat.

"Pergantian ini menimbulkan masalah di masyarakat. Di internal jangan sampai menimbulkan masalah. Karena saya sejak awal sudah mempersiapkan adik-adik pengganti saya. Karena itu saya tidak ada persoalan," ujar Sutarman dalam acara pelepasan dirinya dari jabatan Kapolri sekaligus meninggalkan kepolisian di Ruang Rapat Utama Mabes Polri, pagi ini.

Pilihan Redaksi Publik Khawatir Akan Ada 'Matahari' Kembar di Polri Sebelum Pencalonan Kapolri, KPK Beber Kasus Budi ke Jokowi Delapan Mantan Kapolri Turun Gunung Temui Badrodin KPK Blokir Rekening Budi Gunawan di Sejumlah Bank Sutarman: Banyak Penyimpangan, Saya Minta Maaf

Sutarman resmi diberhentikan dengan hormat oleh Presiden Joko Widodo, Jumat (16/1). Sebagai penggantinya, Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti diberikan mandat sementara untuk menjalankan fungsi dan wewenang Kapolri.

Kepada Badrodin, Sutarman meminta untuk segera melakukan konsolidasi internal sehingga tidak terjadi polemik berkepanjangan. Dia juga meminta semua pihak untuk tidak berkomentar terhadap pergantian Kapolri tersebut.

"Karena Polri adalah institusi yang besar sehingga menimbulkan polemik yang ada sekarang. Pesan saya untuk Pak Badrodin segera lakukan konsolidasi. Jaga soliditas dan kesatuan," kata Sutarman.

Meski menolak untuk berbicara lebih jauh, namun dalam pidatonya Sutarman kerap menyebut ada persoalan terkait pergantian Kapolri. Di publik, calon Kapolri yang diajukan Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Sutarman memang menimbulkan polemik.

Polemik tersebut sudah muncul ketika surat Jokowi kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beredar di publik, 9 Januari lalu. Dalam surat itu, Jokowi mengajukan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Sutarman.

Surat Jokowi tersebut diterima pimpinan DPR pada 12 Januari 2015 yang langsung memunculkan reaksi di publik. Pasalnya berdasar laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Budi disebut memiliki transaksi mencurigakan dalam rekeningnya.

Situasi tersebut makin menimbulkan kontroversi ketika sehari setelahnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Budi sebagai tersangka.

"Saya titipkan ke Pak Badrodin. Saya tahu banyak masalah yang ada di kepolisian dan di masyarakat. Tapi saya tidak mau berbicara banyak. Kalau mau silakan berdiskusi," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Sutarman juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh personel Polri. Dia meminta doa restu untuk menikmati kehidupannya setelah mengakhiri tugas di kepolisian.

"Saya ucapkan terima kasih pada seluruh personel Polri dan Bhayangkari di mana pun saat saya menjalankan tugas sehingga Polri bisa seperti sekarang ini," katanya.

Sutarman juga mengaku ditawari jabatan tertentu oleh Presiden setelah tidak lagi bertugas di kepolisian. Namun jenderal bintang empat yang akan pensiun pada Oktober 2015 ini menolak. "Saya sudah janji pada keluarga untuk tidak lagi terjun ke kepolisian," ujarnya. (rdk/obs)