Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Kapolri Jenderal Sutarman menyebut ada dampak yang ditimbulkan akibat keputusan presiden (keppres) pergantian di tubuh Polri. Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti menepis pernyataan Sutarman.
Badrodin memastikan, tidak ada perpecahan di tubuh Korps Bhayangkara sebagai dampak dari penerbitan keppres yang ditandatangani Presiden Joko Widodo, 16 Januari lalu.
"Saya sampaikan semua pejabat jajaran polri hadir dan beberapa Kapolda pun hadir, ini menunjukan tidak adanya perpecahan di tubuh polri, kabaharkam hadir, Irwasum hadir dan pajabat lainnya hadir," kata Badrodin di Gedung Nusantara IV DPR/MPR, Jakarta, Kamis (21/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sutarman juga menyebut bahwa pergantian Kapolri telah memunculkan persoalan di publik. Menurut Badrodin, status hukum yang menjerat calon tunggal Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan bakal diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Terkait status dirinya, Badrodin mengaku tak meributkan jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Kapolri maupun Wakil Kepala Polri. Suara gelak tawa sempat terdengar di acara seminar Penegakan Hukum yang digelar Komisi Hukum DPR hari ini, Kamis.
Hal tersebut terjadi karena pernyataan yang disampaikan Badrodin. "Enggak usah bingung Plt atau enggak Plt. Panggil saja saya Wakapolri," kata Badrodin.
Dia mengaku tidak mau menyoalkan statusnya saat ini. Bagi Badrodin, sudah menjadi tugas sehari-hari sebagai Wakapolri untuk menjalankan tugas Kapolri pada saat pucuk kepolisian tidak ada di tempat.
Terkait jabatan Badrodin, Istana sebelumnya sudah mengklarifikasi mengenai status Plt. Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan, Badrodin bukan menjabat sebagai Plt Kapolri. melainkan tetap Wakapolri.
"Beliau bukan Plt, tapi menjabat sebagai Wakapolri yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Kapolri," kata Andi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/1).
Saat ini meski hanya Wakapolri, Badrodin berhak mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menjamin fungsi kepolisian tetap berjalan. Badrodin juga berkuasa menggunakan anggaran keuangan dan melakukan rotasi pejabat di tubuh Polri. Namun untuk membuat kebijakan strategis, Badrodin harus berkoordinasi terlebih dahulu.
(rdk/rdk)