Arah Koalisi Golkar Bukan Masalah Lagi

Jakarta, CNN Indonesia -- Salah satu aspek yang menjadi penghambat rekonsiliasi antara Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono selama ini adalah arah koalisi dari Golkar pascaislah. Kubu Agung Laksono menginginkan Golkar keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP). Sementara kubu Aburizal Bakrie (Ical) bersikukuh ingin bertahan di koalisi di luar pemerintahan itu.

Namun dalam pertemuan juru runding kedua kubu, perihal perbedaan arah koalisi sudah tak pernah disinggung kembali. MS Hidayat sebagai juru runding kubu Ical menyimpulkan permasalahan KMP sudah tidak jadi penghalang islah.

Pilihan Redaksi Ical: Islah Golkar Bisa Terjadi Setelah Pengadilan Menkumham Ingin Dualisme Golkar dan PDIP Segera Usai Yorrys Mendadak Temui Ical di Elite Club Epicentrum

"Saya artikan (arah koalisi) sudah bukan masalah lagi," ujar Hidayat saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Kamis (22/1). Menurutnya saat ini yang harus dipikirkan adalah kontribusi Golkar untuk bangsa.

Senada dengan MS Hidayat, juru runding kubu Agung, Agun Gunandjar menyatakan, persoalan koalisi sudah tidak menjadi masalah di perundingan. "Perlu saya tekankan masalah itu (KMP) sudah bukan masalah lagi di masa perundingan ini," kata Agun yang juga hadir dalam perundingan tahap empat antar dua kubu tersebut.

Namun Agun mengatakan bukan berarti salah satu pihak menuruti keinginan pihak lain. "Kubu Bali tetap ingin menjadi bagian KMP, sedangkan bagi kami KMP bukan bagian dari Golkar," katanya.

Pria yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPP versi Munas Jakarta tersebut mengatakan arah koalisi Golkar di masa depan pun tergantung hasil pengadilan. "Jadi semua kembali lagi pada hasil pengadilan," ujar Agun.

Ini artinya hasil pengadilan tak hanya menentukan Munas mana yang sah dan siapa ketua umum Golkar, tapi juga menentukan arah koalisi.

Sebelumnya Hidayat juga mengatakan siapapun yang menang di pengadilan akan menjadi ketua umum Golkar selanjutnya. Perihal struktur kepengurusan pun saat ini sedang dibahas oleh juru runding apakah ketua umum akan memiliki wakil ketua, sekjen, dan juga ketua harian.

"Ada berapa wakil ketua dan apakah akan ada ketua harian akan dibahas. Kubu sana (Ical) menggunakan ketua harian sedangkan kami tidak," kata Agun. (sur/obs)