KPK VS POLRI

Jokowi Minta Tak Ada Kriminalisasi Penegak Hukum

Suriyanto | CNN Indonesia
Minggu, 25 Jan 2015 21:22 WIB
Presiden RI Joko Widodo memerintahkan tidak boleh ada tindakan kriminalisasi terhadap penegak hukum terkait kisruh yang terjadi antara KPK dan Polri.
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, Minggu (25/1). Presiden Joko Widodo meminta KPK dan Polri untuk membuat terang benderang perkara hukum yang menimpa masing-masing personel mereka. (ANTARA FOTO/SEPTRES)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden RI Joko Widodo meminta tak ada aksi kriminalisasi terhadap penegak hukum. Hal itu diutarakan Jokowi dalam keterangan terhadap pers yang ia sampaikan di Istana Negara, Minggu (25/1) malam WIB.

"Kita sepakat, institusi KPK dan Polri harus menjaga kewibawaan sebagai institusi penegak hukum, juga penegak hukum lain seperti Kejaksaan Agung dan MA (Mahkaman Agung)," tegas Jokowi yang didampingi enam tokoh nasional di belakangnya. "Jangan ada kriminalisasi. Saya ulangi jangan ada kriminalisasi."

Jokowi memerintahkan proses hukum yang sedang dijalankan baik oleh Polri maupun KPK tidak boleh diintervensi siapapun. Selain itu proses hukumnya pun harus transparan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya akan tetap mengawasi dan mengawal," kata Jokowi."KPK dan Polri harus bahu membahu bekerja sama memberantas korupsi. Biarkan KPK bekerja. Biarkan Polri bekerja. Dan semuanya tidak boleh merasa di atas hukum."

Sebelum menyampaikan keterangan pers itu, Jokowi menggelar pertemuan dengan enam--dari tujuh orang yang diundang--selama sekitar satu jam di Istana Negara. (kid/kid)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER