New York, CNN Indonesia -- Sejumlah Warga Negara Indonesia yang bermukin di New York dan sekitarnya menggelar aksi mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi di New York City. Aksi ini diikuti oleh mahasiswa, ibu rumah tangga, serta pekerja yang telah lama bermukim di sana.
Aksi ini dilakukan untuk merespon situasi di tanah air yang sedang memanas, terkait penetapan tersangka Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri. Para WNI yang turut dalam aksi ini berharap bahwa Presiden Jokowi untuk menggunakan wewenangnya sebagai kepala Negara untuk ikut menyelesaikan gesekan yang terjadi antara KPK dan POLRI.
Peserta aksi meminta Presiden Jokowi untuk bisa berpikir jernih dan menggunakan akal sehatnya untuk melihat kejanggalan penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kejadian ini sangat memalukan karena sangat jelas rekayasa dan upaya penggembosan KPK sebagai satu-satunya insitusi yang selama ini tidak diragukan lagi komitmennya dalam memberantas Korupsi," ujar Lutfi Kurniawan, salah seorang peserta aksi dalam keterangan tertulisnya.
Dalam aksi ini, mereka ingin menagih janji Presiden tentang akan dijalankannya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Para peserta aksi yang mengaku memilih Jokowi dalam pemilihan presiden lalu ini mendesak presiden menepati janjinya kepada mereka sebagai pemilih, bukan pada partai politik.
Krimininalisasi jelas tercium dalam penangkapan Bambang yang berdalih untuk menegakan hukum. Peserta aksi bahkan mencium ada aroma kriminalisasi KPK jilid dua setelah kasus Cicak vs Buaya pada tahun 2009 lalu.
"Kami mencintai KPK dan POLRI sehingga kami menginginkan POLRI yang bersih dari oknum polisi yang korup, serta menyalahgunakan kewenangannya," kata Lutfi.
Peserta aksi juga mendesak Presiden untuk membatalkan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri.
"Untuk itu kami meminta Presiden Jokowi untuk membatalkan pelantikan Budi Gunawan", ungkap Iin Purwanti, salah satu WNI yang ikut melakukan aksi di pusat kota New York.
Sementara itu, mahasiswa Indonesia yang ada di Belanda juga melakukan hal serupa. Melalui keterangan tertulis, Forum Pembelajar Hukum di Belanda memberikan pernyataan sikap terkait kondisi terkini yang terjadi di tanah air saat ini.
Pelajar Indonesia di Belanda menilai, penangkapan Bambang Widjojanto merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan Polri dengan berlindung pada hukum acara. Presiden harus turun tangan untuk meluruskan penyimpangan yang terjadi.
Juru bicara pelajar Indonesia di Belanda Ase Rahmat Fajar mengatakan, Langkah tersebut bukanlah bentuk intervensi dan bahkan pelurusan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penyelesaian krisis di tubuh Polri pasca pencalonan Kapolri.
"Presiden juga harus bergerak untuk memenuhi harapan masyarakat terhadap proses penegakan hukum yang jujur tanpa rekayasa," katanya. Pasalnya, logika publik dengan sendirinya bisa memilah lembaga mana yang menegakkan hukum atas nama hukum dan mana yang menegakkan hukum atas nama kepentingan.
Menurutnya, skandal penegakan hukum pernah terjadi dan pasti akan berulang lagi apabila tidak ada kebijakan hukum yang kuat. Karena itu para pelajar ini mendesak Presiden agar tidak berlindung dari kewajiban membenahi penegakan hukum di balik kebijakan ekonomi yang populis.
"Presiden harus menjadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk mengembalikan kepercayaan publik bahwa Presiden berpihak kepada pemberantasan korupsi dan penciptaan pemerintahan yang bersih sesuai dengan janji kampanye yang masih terngiang di telinga masyarakat," katanya.
Skandal hukum yang terus dibiarkan menurut Rahmat akan merusak kepercayaan publik. "Dengan sendirinya berimplikasi pada turunnya legitimasi negara," kata Rahmat.
(sur/sur)