ICW Dukung Rekomendasi Tim 9 Batalkan Pencalonan BG

Jakarta, CNN Indonesia -- Indonesia Corruption Watch mengapresiasi langkah Tim Independen yang beranggotakan sembilan orang dengan mendorong Presiden Joko Widodo agar membatalkan pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri.

"Ini sangat tepat dan kami mendukung Tim 9. Semoga rekomendasi ini bisa diikuti presiden," kata peneliti ICW Donal Fariz, saat dihubungi, Rabu (28/1).

Tak hanya dorongan kepada presiden untuk mengikuti rekomendasi dari Tim 9, namun ICW pun berharap kepada partai-partai pengusung Jokowi-JK pun mau ikut dan mendukung penuh rekomendasi itu.

Pilihan Redaksi Pencalonan Budi Gunawan Ternyata Bukan Inisiatif Jokowi Hasil Investigasi Tim 9 Perlu Dipublikasikan PDIP Klaim Mega Tak Campuri Urusan Pemerintahan KPK Bisa Panggil Paksa Saksi Kait Perkara Budi Gunawan

"Mereka kan sudah dapat pos masing-masing. Sudah dikasih banyak sama Jokowi. Kalau partai-partai mengikuti Tim 9, itu bisa menyelamatkan Jokowi," kata Donal.

Donal yakin jika usulan ini ditindaklanjuti, maka polemik di tubuh kepolisian bisa dihentikan. Dia menyarankan Jokowi untuk memilih nama calon kapolri baru.

Anggota Tim 9 Syafii Ma’arif, sebelumnya, sempat mengatakan soal munculnya nama Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kapolri yang bukan dipilih atas inisiatif Jokowi. Namun, dirinya enggan menyebutkan nama siapa dalang dibalik penunjukan Budi dan berhasil memengaruhi Jokowi.

"Saya tak mau menyebut nama. Itu sudah rahasia umum,” kata Syafii Ma’arif di Kompleks Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (28/1)

Syafii enggan untuk mengungkap sosok pembisik Jokowi tersebut untuk menjaga hubungan baik yang telah ia bangun dengan orang-orang tersebut.

“Saya harus jaga hubungan baik dengan orang-orang itu. Ini benar, saya mendapat informasi yang cukup bagus," jawabnya.

Selain soal siapa pembisik Jokowi, Ma'arif mewakili tim independen mengatakan pihaknya menyarankan agar Budi tidak dilantik menjadi Kapolri. Meskipun Budi sudah melewati seluruh tahapan uji kelayakan dan kepatutan, namun dengan berbagai pertimbangan Jokowi sebaiknya tidak melantik Budi. (pit/pit)