Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Demokrat sebagai salah satu partai 'non blok' membuka ruang bagi Presiden Joko Widodo untuk mencurahkan isi hatinya terkait dengan persoalan bangsa. Meski tidak berada di Koalisi Merah Putih dan di Koalisi Indonesia Hebat, partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono ini siap menjadi konselor unek-unek presiden.
"Kalau presiden meminta Partai Demokrat, pasti kami akan datang dan harus hadir. Karena posisi kami di luar pemerintahan, maka kami tidak dalam posisi aktif meminta bertemu," kata Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan kepada CNN Indonesia, Jumat (30/1).
Khusus soal polemik KPK-Polri, Syarief mengatakan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono berpengalaman melewati dua bab 'Cicak vs Buaya'. Sampai saat ini, Demokrat menegaskan menolak seorang tersangka menjadi orang nomor satu di Polri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami percaya presiden bisa menyelesaikan persoalan ini, dan mendukung sepenuhnya. Semua tergantung presiden, jika dipanggil pasti Partai Demokrat siap datang," tegasnya.
Di tengah kontroversi pengajuan Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI, Presiden Joko Widodo, kemarin menggelar pertemuan dengan petinggi KMP Prabowo Subianto. Pertemuan tersebut dinilai menjadi sinyal positif hadirnya dukungan KMP, ketimbang koalisi pengusung presiden, KIH.
Pihak Istana Negara menyampaikan jika dalam posisi politik tertentu presiden perlu menjalin komunikasi intensif dengan ketua umum dari koalisi seberang, seperti Prabowo Subianto, Hatta Rajasa, dan Aburizal Bakrie.
(pit/obs)