Jokowi Diminta Bertanggung Jawab Atas Kisruh KPK-Polri

Lalu Rahadian | CNN Indonesia
Senin, 02 Feb 2015 13:51 WIB
Permintaan yang akan diajukan oleh DPR kepada Presiden Jokowi itu dilakukan karena Jokowi dinilai lepas tanggung jawab dari rencana pemberantasan korupsi.
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat memberikan keterangan pada wartawan terkait proses pemilihan ketua Komisi DPR, Jakarta, Rabu 29 Oktober 2014. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan mengadakan pertemuan dengan jajaran pimpinan DPR RI hari ini, Senin (2/2). Selain membahas Perppu Pilkada dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2015, fokus pertemuan antar pemimpin lembaga eksekutif dan legislatif nanti juga akan membicarakan konflik yang tengah terjadi antara institusi KPK dan Polri akhir-akhir ini.

Wakil Ketua DPR dari Partai Keadilan Sejahtera, Fahri Hamzah, mengatakan dalam pertemuan nanti para pemimpin DPR akan berusaha memberikan saran terkait upaya pemberantasan korupsi yang dipandang belum dijalankan secara maksimal oleh Presiden.

"Fokus cukup penting dari kami adalah, kami ingin memberikan saran kepada presiden tentang pemberantasan korupsi. Sebab selama ini tema tersebut seolah lepas dari tanggungjawab Presiden. Padahal, seharusnya Presiden ikut bertanggungjawab," jelas Fahri saat ditemui di kompleks Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Menurut Fahri, selama 12 tahun terakhir ini upaya pemberantasan korupsi di Indonesia belum berjalan secara maksimal. Tidak ada koordinasi antar lembaga negara menjadi sebab tidak adanya perkembangan yang berarti dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia hingga saat ini.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Presiden Joko Widodo didorong untuk dapat aktif mengawal dan bertanggungjawab terhadap upaya pemberantasan korupsi yang berjalan. Jika tanggungjawab tidak dimiliki oleh Joko Widodo, maka Presiden dan partai politik yang mendukungnya dipandang akan menjadi korban cepat atau lambat.

"Jokowi sebagai Presiden jangan biarkan pemberantasan korupsi jadi tanggungjawab orang lain. Jangan seperti SBY yang akhirnya, partainya sendiri menjadi korban pemberantasan korupsi yang berjalan. Jika Jokowi lepas tangan, tentu dia (Jokowi) akan menjadi korban seperti yang dialami SBY," jelas Fahri menambahkan.

Politisi PKS tersebut juga berharap Presiden Joko Widodo dapat segera mengambil tindakan atas konflik antara KPK dan Polri saat ini. Karena menurut Fahri, Joko Widodo telah disumpah untuk bertanggungjawab terhadap semua masalah di negara ini.

"Jadi kami akan beri masukan, kalau saat ini kondisinya carut marut tolong diambil alih keadaan ini," ujar Fahri. (meg)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER