Keberanian Jokowi Ditunggu untuk Tuntaskan Polemik Kapolri

Jakarta, CNN Indonesia -- Pengamat politik dari Universitas Indonesia Hamdi Muluk berpandangan Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) harus secepatnya mengambil keputusan untuk menuntaskan polemik calon Kapolri Komjen Budi Gunawan yang berstatus tersangka. Dalam mengambil keputusan, Presiden harus berpihak pada suara rakyat dengan tetap tidak menyalahi konstitusi.

Pilihan Redaksi Jokowi Dilema, Ulama Dorong Segera Tuntaskan Polemik Kapolri Tim 9: Idealnya Budi Gunawan Mundur Tim 9 Akan Serahkan Detil Masalah KPK-Polri ke Jokowi Tim 9 Sebut Badrodin Jamin Tak Akan Tahan Bambang Oegroseno: Kini Polri Bak Tubuh Tanpa Kepala

Hamdi menyatakan keputusan harus segera diambil sebelum Presiden melakukan lawatan ke luar negeri pada 5 hingga 9 Maret. “Kekisruhan masalah Kapolri ini sepenuhnya di tangan Presiden yang bisa menyelesaikannya. Sekarang tinggal menunggu keberanian Presiden Jokowi untuk ambil keputusan,” kata kata Hamdi saat dihubungi CNN Indonesia, Rabu (4/2).

Menurut Hamdi, Presiden untuk mengambil keputusan soal polemik Kapolri tidak perlu menunggu jalannya proses praperadilan yang ajukan pihak Budi Gunawan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. “Dilepas dari adanya sidang praperadilan, itu soal lain, Presiden bisa mengambil keputusan agar tidak terlalu lama,” tuturnya.

Pakar psikologi politik ini berpendapat langkah terbaik yang menyelesaikan masalah ini yaitu tidak melantik Budi Gunawan menjadi Kapolri dan menggantinya dengan calon yang lain.
“Persetujuan DPR tidak mengikat, untuk melantik atau tidak sepenuhnya di tangan Presiden,” ujar Hamdi dengan tegas. “Soal persetujuan dari DPR itu sifatnya pasif.”

Hamdi mencermati jika Presiden tetap melantik Budi Gunawan maka hal itu sebagai langkah yang sangat keliru dan menyalahi peraturan yang lebih tinggi posisinya yaitu Ketetapan MPR. “Tap MPR tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN,” kata Hamdi.

Hamdi menekankan kalau Presiden tidak segera mengambil keputusan yang tepat yaitu tidak melantik Budi Gunawan dan menggantinya untuk mendapat Kapolri yang definitif maka Presiden dipastikan akan mendapat penilaian buruk dari masyarakat luas. (obs)