Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi tidak bisa menampik bahwa persoalan yang menimpa saat ini telah mengganggu kinerja penegakan hukum. Satu-satunya harapan untuk mengurai persoalan adalah dengan cara Presiden Joko Widodo turun tangan.
Menurut Deputi Pencegahan KPK Johan Budi Sapto Pribowo menyatakan, presiden perlu terjun langsung untuk mengintervensi persoalan yang telah merembet ke ranah dua lembaga penegak hukum, KPK dan Polri.
"Kami mengimbau presiden segera melakukan apa yang mesti dilakukan untuk atasi situasi dan kondisi saat ini," ujar Johan di Gedung KPK, Kamis (5/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Johan meyakini Jokowi tahu solusi ideal untuk melerai perseteruan yang kian memanas. Alasannya, semua pimpinan KPK kini telah dilaporkan ke Mabes Polri dan terancam menjadi tersangka.
"Jika pimpinan sudah menjadi tersangka, tentunya sesuai undang-undang pimpinan KPK harus segera dinonaktifkan," ujar Johan.
Hal tersebut dinilai krusial lantaran bakal berimbas pada kekosongan jabatan di kursi kepemimpinan KPK. Peran Jokowi diperlukan untuk mencegahnya.
Serangan terhadap pimpinan KPK mulai meradang sejak Komjen Pol. Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka penerima gratifikasi terkait kepemilikan nilai rekening yang tidak wajar.
Langkah Budi kala itu terjegal menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang disebut-sebut sebagai jatah pesanan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sedangkan, penetapan Komisioner KPK Bambang Widjojanto pada akhirnya menjadi kulminasi dari perseteruan KPK-Polri.
(meg)