Menteri Tedjo Menilai Tak Perlu Evaluasi Kerja Kompolnas

Jakarta, CNN Indonesia -- Polemik bursa pemilihan Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang masih terus bergulir hingga saat ini, dinilai sebagai hasil dari buruknya kinerja Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Hal tersebut menimbulkan adanya usulan untuk mengevaluasi dan merevitalisasi Kompolnas.

Menanggapi usulan tersebut, Ketua Kompolnas Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan Presiden Joko Widodo tidak perlu adanya proses evaluasi terhadap Kompolnas. "Evaluasi apa? Enggak ada evaluasi Kompolnas," ujar Tedjo di Gedung Kementerian Koordinasi bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Jakarta, kemarin.

Pilihan Redaksi Cakapolri Tak Harus Mantan Kapolda Belum Kapolri, Badrodin Haiti Sudah Dipanggil 'Kapolri' Tradisi Polri Dapat Jegal Langkah Budi Waseso Kompolnas Sambangi Mabes Bahas Calon Kapolri

Bahkan, Menteri Koordinasi bidang Politik, Hukum dan Keamanan ini seperti membalikan serangan tersebut kepada Presiden Jokowi.
"Sekarang yang memilih Kapolri siapa? Yang memilih kan Presiden. Kami hanya menyodorkan nama-nama orangnya," tutur Tedjo.

Sebelumnya, beberapa pengamat politik meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 ini. Salah satunya adalah pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti.

Ia menilai peran Kompolnas dalam pencalonan Kapolri selama ini hanya bersifat administratif. Dia menyangkangkan Kompolnas tidak aktif melihat rekam jajak perwira tinggi Polri sebelum mengajukan calon orang nomor satu di kepolisian

Sebagaimana diatur pasal 3 Perpres tersebut, Kompolnas juga berfungsi untuk mengawasi serta memberikan penilaian terhadap kinerja dan integritas anggota kepolisian.

Alasan lainnya, seperti yang diungkapkan oleh Peneliti Indonesia Institute for Development and Democracy Arif Susanto, adalah tidak dilibatkannya Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) sebagai lembaga internal yang paling tahu rekam jejak perwira Polri oleh Kompolnas.

"Jadi (Kompolnas) direvitalisasi saja," kata Ray. (pit/sip)