Kisruh KPK-Polri, DPR: Lewat dari Pekan Depan, Offside

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Taufik Kurniawan menuturkan Presiden Joko Widodo berjanji akan segera mengambil keputusan soal kemelut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri. 

"Setelah kunjungan dari luar negeri beliau (Jokowi) janji untuk mengambil keputusan. Mari lihat Senin atau Selasa (pekan depan). Nah kalau lewat pekan depan, akan offside," ujar Taufik dalam diskusi 'Banyak Pilihan untuk Jokowi', di Cikini, Jakarta, Sabtu (7/2). Keputusan tersebut menyangkut pelantikan calon tunggal Kapolri sekaligus tersangka korupsi KPK Komjen Budi Gunawan.

Pilihan Redaksi Publik Harus Tahu Koordinasi Jokowi Soal Calon Kapolri Kisruh KPK-Polri, Jokowi Terkesan Mengulur Waktu

Taufik menjelaskan, Presiden hanya memiliki dua opsi keputusan. "Jadi dilantik atau tidak," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut. Apabila Jokowi jadi melantik maka yang menjadi pertimbangan adalah persoalan waktu. "Sesudah atau sebelum praperadilan yang diajukan Budi Gunawan."

Sebaliknya, jika Jokowi tak jadi melantik maka harus mengajukan kandidat lain untuk memimpin Korps Bhayangkara. "Minimal ada surat Presiden ke DPR bahwa tidak jadi melantik agar disampaikan dalam sidang paripurna. Tahapan berikutnya, DPR mengadakan fit and proper untuk calon lainnya," ucapnya.

Desakan pengambilan keputusan tersebut, diharapkan dapat menyelesaikan konflik. "Rakyat sudah capek. Kita harapkan klimaksnya minggu depan. Saatnya fokus ke program. Banyak hal yang butuh sentuhan seperti rakyat butuh pangan, ini yang lebih penting dan butuh sentuhan," tuturnya. Permasalahan yang perlu segera dituntaskan anatara lain kemacetan Jakarta, gaji PNS, nomenklatur kementerian, dan penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan.

Sementara itu, pihaknya menuturkan, saat ini DPR tak dapat mengambil posisi tertentu selain mendukung keputusan presiden. Pasalnya, DPR telah menyetujui usulan Komjen Budi Gunawan sebagai usulan Jokowi. "Kita memberikan pemahaman komitmen kenegaraan kepada Presiden. Kita siap melakukan sistem check and balances," katanya.

Lebih jauh, Taufik juga meminta adanya penyelarasan visi dan misi presiden dalam internal pemerintah. "Ada statemen menteri saking semangatnya, malah bikin blunder di masyarakat. Saya juga memita menteri untuk mendukung presiden," ucapnya.

Hal senada dituturkan oleh anggota Komisi Hukum DPR RI Masinton Pasaribu. "Jokowi akan mengambil keputusan," ujarnya dalam diskusi tersebut. Hanya saja, Jokowi menunggu dan meminta masukan dari berbagai pihak.

Namun, dirinya membantah adanya intervensi dari internal partai dalam pengambilan keputusan. "Tidak ada setir menyetir. Tidak ada kronologisnya. Tidak ada tekanan dan titipan karena murni Pak Jokowi," ujarnya.

Sebelumnya, kemelut dua lembaga penegak hukum memanas. Kisruh bermula saat presiden mengajukan nama Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri, Jumat (9/1). Namun, nama jenderal bintang tiga tersebut memiliki rekam jejak yang ganjil. KPK menetapkan Budi sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi saat berada di Korps Bhayangkara, Selasa (13/1).

Menyusul peristiwa tersebut, serangan diluncurkan kepada lembaga antirasuah. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditetapkan tersangka kasus kesaksian palsu saat bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Bareskrim Polri, Jumat (23/1). Sabtu (24/1), Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja dilaporkan ke Bareskrim Polri atas tuduhan mengambil paksa saham milik PT Desy Timber.

Ketua KPK Abraham Samad pun dilaporkan ke Bareskrim Polri dengan dugaan melakukan pertemuan dengan petinggi partai politik. Selain itu, wakil Ketua KPK Zulkarnain juga akan dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait dugaan korupsi dana hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Jawa Timur tahun 2008. (sip)