Kisruh KPK-Polri, Konflik Batin Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian Republik Indonesia yang memanas sejak pencalonan Kapolri baru terus memanas. Menurut Ketua Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti, sebenarnya ini bukan konflik antara KPK dan Polri, melainkan konflik batin Presiden Joko Widodo.

"Ini sebenarnya bukan konflik KPK-Polri, tapi konflik batin presiden. Posisi sudah jelas hitam-putih. Rakyat jelas ingin BG tidak dilantik, tapi ada beberapa politisi tetap mendesak," ujar Ray dalam diskusi Perspektif Indonesia di Jakarta, pada Sabtu (7/2).

Pilihan Redaksi Kisruh KPK-Polri, Jokowi Terkesan Mengulur Waktu Kisruh KPK-Polri, DPR: Lewat dari Pekan Depan, Offside

Menanggapi pernyataan Ray, ahli komunikasi politik dari Universitas Indonesia, Effendi Gazali, menyatakan itu konflik batin Jokowi ada karena dorongan dan kepercayaan rakyat yang sudah mulai paham politik. Menurutnya, ada tiga tipe masyarakat, yaitu paham masalah, tidak paham politik, dan yang mengorganisir kegiatan dalam rangka kontrol politik. Masyarakat dalam kategori ketiga ini, menurut Efendi, adalah penyokong Jokowi yang mulai bergerak.

Efendi beranggapan, perlawanan dari rakyat tersebut menimbulkan konflik intrapersonal di dalam benak Jokowi. "Pada saat mengumumkan kabinet, Jokowi menekankan, 'Kami harus menunggu hasil KPK dan PPATK supaya akurat.' Itu Jokowi ulang sampai dua kali. Saya ingat betul," kata Efendi.

Dari perkataan Jokowi, Efendi melihat ada komitmen besar dari sang presiden. Namun, ada benturan di dalam batin Jokowi yang akhirnya berujung konflik. "Konflik intrapersonal tidak pernah hanya dengan diri sendiri. Ada tarik menarik dengan luar, baik itu kelompok kecil dan besar," kata Effendi.

Pembicaraan mengenai pemilihan Kapolri yang sarat politik akhirnya kembali mengemuka. Namun, menurut Ketua Perhimpunan Gerakan Keadilan, Bursah Zarnubi, presiden seharusnya bisa bertindak sendiri.

"Jokowi harus berubah. Ada beberapa orang dalam pemerintahan yang masuk daftar merah KPK. Bukan salahnya Megawati, tapi Jokowi. Dia presiden yang otonom. Punya hak prerogratif," papar Bursah.

Menyambut pernyataan Bursah, Effendi kembali buka suara. Menurutnya, sistem presidensial di Indonesia masih perlu dibenahi. "Kalau mau presidensial, seharusnya tidak usah ada minta izin ke parlemen. Presiden langsung putuskan, nanti kalau ada yang salah bisa ajukan interpelasi. Kalau lapor KPK, itu memang sudah komitmen dia," ucapnya. Jika demikian, menurut Bursah seharusnya Jokowi cepat bertindak agar kisruh tidak berlarut-larut.

Senada dengan Bursah, Ketua Populi Center, Nico Harjanto, menyatakan bahwa ini adalah waktu yang tepat bagi Jokowi untuk mengumumkan keputusan. Merujuk pada data survey yang dilakukan Populi Center hingga 22 Januari lalu, masyarakat masih menaruh kepercayaan besar kepada presiden.

"Sekitar 25 persen percaya kepada keputusan presiden. Angka ini jauh di atas kepercayaan masyarakat terhadap keputusan KPK atau Polisi. Presiden masih dipercaya. Jokowi harus cepat bertindak sebelum kepercayaan turun," ucapnya.

Terlebih lagi, menurut jajak pendapat Populi Center tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Jokowi masih tinggi, yaitu sekitar 58 persen. (sip)