Soal BG, PDIP Merasa Selalu Disalahkan

Jakarta, CNN Indonesia --

Polemik status Komisaris Jenderal Budi Gunawan dinilai membuat komunikasi diantara Presiden Jokowi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi buruk. Kendati demikian, hal tersebut dibantah oleh Anggota Komisi III fraksi PDIP Dwi Ria Latifah.

"Setiap pemimpin kan memiliki cara memimpin yang berbeda-beda. Gaya komunikasi politik Presiden Jokowi ya seperti itu adanya," tutur Dwi Ria dalam acara diskusi Simalakama Jokowi di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (14/2).

Kendati demikian, ia mengaku pada saat ini PDIP juga berada dalam posisi yang sulit. Bagaikan buah simalakama, apapun yang dilakukan oleh PDIP, jelas Latifah, selalu dinilai buruk oleh masyarakat. Ia pun memberikan contoh pada saat Presiden Jokowi hadir dalam Musyawarah Nasional Partai Hanura.

Pilihan Redaksi Gugatan Ganti Rugi Tanpa Hentikan Penyidikan Dinilai Prematur Teror Dianggap Sepele, Budi Gunawan Ganti Nomor Ponsel KPK Prediksi Praperadilan BG Ditolak karena 4 Kelemahan KIH-Jokowi Lakukan Pertemuan Tertutup di Solo

"Semua serba salah. Seperti Munas Hanura tadi malam, mulai ada pertanyaan kenapa Jokowi dan Ibu Mega tidak berteguran. Padahal kan faktanya tidak seperti itu," jelas Dwi Ria.

Selain itu, ia pun mengatakan kritikan keras juga diberikan apabila memang yang diharapkan oleh masyarakat adalah "mesranya" hubungan antara Presiden Jokowi dengan PDIP, terutama dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Nanti kalau dilakukan seperti itu, dibilang Megawati sedang intervensi Jokowi. Saya jadi berpikir memang apapun yang dilakukan PDIP akan salah," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Syaiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Djayadi Hanan mengatakan memburuknya komunikasi antara PDIP dengan Presiden Jokowi muncul diantara masyarakat timbul, karena disebabkan adanya tanda-tanda tersebut.

"Ketika Budi Gunawan ditetapkan jadi tersangka, tiba-tiba muncul petinggi PDIP Hasto Kristiyanto yang menegaskan seolah-olah Budi Gunawan harus tetap didukung oleh Presiden. Kemudian ketika presiden mencoba mengulur waktu agak banyak, itu juga seperti ada tekanan dari PDIP. Itu menunjukkan ada ketidaksinkronan antara PDIP dan Jokowi," tutur Djayadi

Kendati demikian, ia mengatakan buruk tidaknya komunikasi antara Presiden Jokowi dengan partai pengusungnya tersebut dapat dibuktikan dengan jelas ketika Presiden Jokowi dapat menentukan sikapnya terkait status Komisaris Jenderal Budi Gunawan.

"Dalam konteks kasus ini sikapnya apa? Ya melantik atau tidak melantik. Nanti akan terbukti. Apabila yang diputuskan Jokowi itu tidak melantik Budi Gunawan dan tetap didukung oleh PDIP, berarti komunikasi mereka baik. Atau apa nanti akan ribut-ribut di PDIP?," tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Dwi Ria Latifah kembali menegaskan, sikap PDIP tetap sama yakni mengingatkan agar Presiden Jokowi dapat memutuskan hal tersebut tanpa melanggar konstitusi dan undang-undang. "Sebagai pendukung Presiden, kami mengingatkan ada konstitusi dan undang-undang yang harus ditegakkan," katanya.

(pit)