Johan Budi Siap Prioritaskan Kerja Sama dengan Polisi

Jakarta, CNN Indonesia -- Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi Sapto Pribowo menyampaikan apresiasi atas keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk dirinya sebagai Pemimpin Sementara KPK. Johan akan prioritaskan perbaikan hubungan kerja dengan Polri.

Menurut Johan, KPK tidak bisa bergerak sendiri dalam menangani pemberantasan korupsi tanpa bantuan lembaga penegak hukum lain.

Pilihan Redaksi Dua Jam Sebelum Pengumuman Jokowi, Johan Budi Ditelepon JK Johan Budi dan Ruki Bisa Diandalkan, Tim 9 Lega Sosok Tiga Pimpinan Sementara KPK Pilihan Presiden Jokowi JK: Ruki, Indriyanto, Johan Budi Pintar dan Tegas

"Kami harus memperbaiki komunikasi dengan Polri, karena selama ini kami sudah sering bekerja sama dan KPK butuh Polri," kata Johan, Rabu (17/2).

Johan menyatakan, hubungan KPK dan Polri hingga saat ini tetap berjalan baik. Terlepas dari krisis yang melanda KPK, kerja sama harus tetap dilanjutkan demi melanjutkan upaya pemberantasan korupsi.

"Kerja sama antara KPK dan Polri selama ini telah berhasil menyelamatkan uang negara hingga tiliunan rupiah. Sinergi kerja sama itu harus terus diupayakan," ujar Johan.

Salah satu kerja sama yang terjadi antara KPK dengan Polri yaitu penggunaan kantor-kantor kepolisian di seluruh daerah di Indonesia dalam pemeriksaan saksi kasus korupsi yang ditangani KPK. Pasalnya, KPK belum memili kantor-kantor cabang di daerah sehingga membutuhkan tempat untuk memeriksa saksi di daerah.

Johan mengaku hingga kini belum memiliki strategi detil dalam memimpin KPK. Dia menyatakan masih perlu berkomunikasi dengan pimpinan KPK lainnya untuk membahas langkah yang perlu dilakukan.

"Tapi yang pasti, apapun keputusan presiden tentu harus dihormati. Hal ini akan mempercepat proses pemberantasan korupsi," ujar Johan.

Bersama Ketua KPK Periode 2003-2007 Taufiqurrachman Ruki dan pengacara Indriyanto Seno Adji, Johan Budi ditunjuk Presiden Jokowi menjadi pimpinan sementara KPK. Hal itu dilakukan menyusul kekosongan kepemimpinan di KPK setelah Abraham Samad dan Bambang Widjojanto menjadi tersangka, sementara Busyro Muqoddas telah habis masa jabatannya sejak Desember 2014. (rdk)