Ujian Terakhir Badrodin Ada di DPR RI
Hafizd Mukti & Lalu Rahadian | CNN Indonesia
Kamis, 19 Feb 2015 18:08 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Langkah Presiden Joko Widodo yang mengusulkan nama Komisaris Jenderal Badrodin Haiti untuk menjadi calon Kapolri baru diprediksi akan sulit mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Belum adanya penjelasan formal yang diberikan Presiden terhadap DPR terkait pembatalan pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri baru menjadi penyebab persetujuan akan sulit didapatkan.
"DPR sangat mungkin akan menolak pengusulan BH (Badrodin Haiti) sebagai Kapolri karena menganggap urusan BG (Budi Gunawan) saja belum selesai. DPR bisa berargumen bahwa nasib BG harus mendapatkan kejelasan terlebih dahulu secara politik dan hukum," ujar Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahuddin, dalam rilis yang diterima CNN Indonesia, Kamis (19/2).
Menurut Said, Presiden seharusnya mengirimkan surat resmi kepada DPR yang berisi penjelasan mengapa dirinya membatalkan pencalonan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Setelah itu, DPR harus membalas surat tersebut sebelum Presiden akhirnya mengajukan nama calon Kapolri baru pengganti Budi Gunawan.
Komunikasi dan kerjasama dengan Koalisi Merah Putih (KMP) maupun Koalisi Indonesia Hebat (KIH) juga harus dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Said menuturkan, Jokowi harus mengakui bahwa dirinya butuh dukungan KMP, KIH, dan segenap anggota parlemen untuk menerima pencalonan Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri baru.
"Bagaimanapun, Presiden membutuhkan DPR untuk mendapatkan persetujuan tentang pembatalan pelantikan BG dan persetujuan atas pengusulan BH sebagai Kapolri. Tetapi kesepakatan Presiden dan DPR itu tidak cukup dilakukan hanya dengan berjabat tangan saja," kata Said.
Berbeda pendapat dengan Said, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yakin DPR RI tidak akan memberikan hambatan berarti bagi Badrodin untun menjadi pimpinan Polri. Pihak KIH telah melakukan komunikasi politik yang baik di parlemen semenjak kirruh KPK-Polri terjadi.
"Saya optimis di DPR bisa memahami, tidak ada di antar kita suasana yang memburuk. Saya ingin memberikan ngambaran kedepan ini pemerintahan akan lebih baik, dan semua pihak bisa mengerti itu," jelasnya.
Menurutnya, semua pihak sepakat jika kisruh dua lembaga hukum ini telah terlalu banyak menguras tenaga dan waktu yang berakibat terbengkalainya permalasalah yang lebih realistis.
"Perekonomian belum stabil, harga sembako masih mahal, saya kira itu harus diperhatikan, dan semua pihak melihat kepentingan nasional lebih dari segalanya," tegas Surya Paloh. (pit)
"DPR sangat mungkin akan menolak pengusulan BH (Badrodin Haiti) sebagai Kapolri karena menganggap urusan BG (Budi Gunawan) saja belum selesai. DPR bisa berargumen bahwa nasib BG harus mendapatkan kejelasan terlebih dahulu secara politik dan hukum," ujar Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahuddin, dalam rilis yang diterima CNN Indonesia, Kamis (19/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bagaimanapun, Presiden membutuhkan DPR untuk mendapatkan persetujuan tentang pembatalan pelantikan BG dan persetujuan atas pengusulan BH sebagai Kapolri. Tetapi kesepakatan Presiden dan DPR itu tidak cukup dilakukan hanya dengan berjabat tangan saja," kata Said.
"Saya optimis di DPR bisa memahami, tidak ada di antar kita suasana yang memburuk. Saya ingin memberikan ngambaran kedepan ini pemerintahan akan lebih baik, dan semua pihak bisa mengerti itu," jelasnya.
Menurutnya, semua pihak sepakat jika kisruh dua lembaga hukum ini telah terlalu banyak menguras tenaga dan waktu yang berakibat terbengkalainya permalasalah yang lebih realistis.
"Perekonomian belum stabil, harga sembako masih mahal, saya kira itu harus diperhatikan, dan semua pihak melihat kepentingan nasional lebih dari segalanya," tegas Surya Paloh. (pit)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK