Soal Badrodin, DPR Minta Jokowi Tunggu Sampai Reses Berakhir

Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan Presiden Jokowi harus menunggu persetujuan mereka soal Komjen Badrodin Haiti selaku calon Kapolri meski hal itu butuh waktu hingga lebih dari sebulan.

Untuk diketahui, Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur bahwa, “Persetujuan atau penolakan DPR terhadap usul Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) [soal pengangkatan Kapolri] harus diberikan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh DPR.”

Pilihan Redaksi DPR Reses Hingga 23 Maret, Bagaimana Nasib Badrodin Haiti? Kriminalisasi ke KPK Tak Berhenti Meski Jokowi Batalkan Budi Eva Sundari Yakin PDIP Bakal Terima Badrodin Haiti Bambang Soesatyo Sebut Surat Pencalonan Kapolri Asal-asalan

Masalahnya DPR saat ini sedang reses atau istirahat dari kegiatan bersidang. Masa reses DPR dimulai sejak Kamis pekan lalu, 19 Februari –sehari sesudah surat Jokowi soal usul calon Kapolri masuk ke DPR, dan berlangsung sebulan ke depan hingga 23 Maret.

Artinya, pada hari ke-20 setelah surat Presiden diterima DPR di mana jadi tenggat waktu DPR untuk memberikan jawaban atas calon Kapolri usulan Jokowi, yakni 10 Maret, DPR masih di tengah masa reses.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (4) UU, “Dalam hal DPR tidak memberikan jawaban dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), calon yang diajukan oleh Presiden dianggap disetujui oleh DPR.”

Ketika CNN Indonesia menanyakan hal tersebut kepada Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, ia mengatakan penafsiran atas Pasal 11 ayat (3) UU Polri tersebut ialah 20 hari kerja DPR –meski pasal tersebut tak mencantumkan ada kata “kerja” di dalamnya.

“Itu 20 hari kerja DPR. Reses tak dihitung. Jadi sekarang argo DPR soal Badrodin belum dihitung. Kami baru akan masukkan bahasan itu pada sidang paripurna usai reses,” kata Agus.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu menyatakan keputusan DPR soal Badrodin Haiti, apakah disetujui atau tidak sebagai Kapolri, akan diumumkan pada hari kerja DPR. Usai reses, Komisi III akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Badrodin.

Badrodin diusulkan Jokowi sebagai calon Kapolri setelah ia memutuskan untuk membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan pada posisi itu. Keputusan Jokowi itu diambil pada 18 Februari, satu hari sebelum masa reses DPR. Padahal DPR sebelumnya telah menyetujui Budi sebagai Kapolri. Komisi III bahkan menuntut Jokowi segera melantik manjan ajudan Megawati Soekarnoputri itu jadi Kapolri. (agk)