Padahal dengan kualitas yang sama, apartemen yang dikelola swasta bisa dibandrol Rp 2,5 juta per bulan untuk harga sewanya.
"Kami bukan sewakan, tapi kami minta uang retribusi untuk keamanan, kebersihan, dan perawatan kira-kira Rp 15 ribu sehari," kata pria yang akrab disapa Ahok ini saat meresmikan Rusunawa Tambora di Jakarta Barat, Selasa (24/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan fasilitas yang cukup mewah tersebut, Pemprov DKI Jakarta pun menarik biaya perawatan bagi tiap penghuni. Setiap bulan, penghuni rusunawa diwajibkan membayar biaya Rp 450 ribu. Secara keseluruhan ada 549 unit yang tersedia. Tiap unit memiliki luas 30 meter persegi.
Pembangunan rusunawa ini, kata Ahok, merupakan bentuk subsidi dari Pemprov DKI kepada warga. Karena merupakan subsidi maka tidak ada keuntungan yang didapatkan Pemprov dari proyek ini.
Ia mengibaratkan subsidi yang diberikan ini seperti kewajiban orangtua terhadap anaknya. "Subsidi kira-kira Rp 2,1 juta per bulan per unit," ujar mantan Bupati Belitung Timur itu.
Kepala Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta Ika Lestari Aji menambahkan, perkiraan subsidi yang diberikan Pemprov DKI adalah 80 persen dari biaya total biaya yang dibutuhkan untuk setiap unit rusunawa.
"Rusun ini total memiliki 549 unit, 477 unit ditempati oleh penghuni lama sedangkan 72 unit lain untuk warga yang terkena program relokasi," tuturnya.
Rusunawa Tambora dibangun diatas lahan seluas 21.743 meter persegi. Pembangunan rusun ini dilakukan selama 17 bulan sejak Agustus 2013. Hari ini Ahok meresmikan penggunaan rusunawa ini bersama penggunaan tiga rusun lainnya yang berada di wilayah Jakarta Timur yakni di Pulo Gebang, Jatinegara Kaum, dan Cipinang Besar Selatan. (sur/obs)