DPRD DKI Sepakat Ajukan Hak Angket, Ahok Cuek

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menanggapi santai perihal pengajuan hak angket dari DPRD kepada pihak Pemprov DKI terkait kisruh APBD DKI 2015.

"Nggak apa-apa, silakan saja. Kami (Pemprov DKI) juga akan kirim surat kepada anggota DPRD menanyakan Anda (DPRD) setuju enggak ada temuan BPKP selama 2 tahun yang mengatakan ada penemuan anggaran siluman dulu," kata Ahok santai, di Balai Kota, Jakarta, Senin (23/2).

Pilihan Redaksi Beda Pandangan Soal E-Budgeting, DPRD DKI Ajukan Hak Angket Penjelasan Polemik E-Budgeting versi Sekda DKI Jakarta Pemprov DKI Sudah Serahkan Draft APBD 2015 kepada Kemendagri

Seperti diketahui, Badan Pemeriksan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memberikan catatan merah terhadap APBD DKI tahun 2013 dan 2014. BPKP menemukan ada kegiatan fiktif di beberapa instansi, yang oleh Ahok hal ini disinyalir sebagai bentuk 'anggaran siluman'.

Lebih lanjut, papar Ahok, hari ini Pemprov DKI Jakarta telah menyerahkan draft APBD 2015 kepada pihak Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi. Draft yang diserahkan ini merupakan hasil perbaikan sesuai dengan catatan yang diberikan oleh Kemendagri kepada Pemprov DKI.

Ahok pun tetap bersikukuh menyerahkan draft APBD DKI 2015 dengan format e-budgeting yang tidak merinci hingga ke satuan ketiga. Menurutnya format e-budgeting mampu mencegah munculnya 'anggaran siluman' seperti yang ditemukan oleh BPKP selama dua tahun belakangan. Padahal, format inilah yang ditolak oleh DPRD lantaran dianggap berbeda dengan hasil pembahasan pada rapat paripurna karena tidak memberikan rincian program-program kerja.

"Sekarang tinggal Mendagri mau terima atau tidak dengan format e-budgeting," ucap Ahok.

Draft APBD 2015

Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah, mengatakan draft APBD DKI 2015 saat ini sudah berada di tangan Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi. Draft yang diserahkan ini merupakan hasil perbaikan dari draft APBD yang sebelumnya dikembalikan oleh Kemendagri kepada Pemprov DKI untuk dilengkapi pada awal Februari lalu.

"Sekarang tinggal nunggu evaluasi dari Kemendagri. Evaluasinya ringan, sedang, apa berat kan kita belum tahu. Hasil evaluasi nanti kita sampaikan ke dewan," kata Saefullah.

Terkait berlarutnya pembahasan APBD 2015, Mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini membantah ketidakakuran antara eksekutif dan legislatif menjadi penyebabnya. Menurutnya komunikasi antara kedua lembaga ini terus berjalan. "Rapat-rapat dan paripurna itu kan komunikasi, jawabannya juga sudah ada. Jadi kurang komunikasi bagaimana, itu semua kan sudah formal," katanya.

Sementara itu Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Heru Budi Hartono, juga mengatakan hal serupa. Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta telah memperbaiki draft APBD sesuai permintaan dari Kemendagri. 

Perbaikan tersebut antara lain soal nomor rekening, kelengkapan lampiran, dan rincian Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Penggunaan Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Dia pun berharap supaya APBD DKI 2015 ini dapat segera cair karena banyak program yang menunggu untuk dikerjakan.

"Secepatnyalah, kan masyarakat sudah menunggu, kita mau mengatasi banjir, mau pembebasan lahan, pelebaran jalan di titik-titik tertentu, pembebasan sekitar Jakarta Barat untuk kali dan saluran. Masyarakat sudah menunggu," kata Heru.

Terkait draft APBD 2015 yang dipersoalkan oleh DPRD DKI, Heru enggan berkomentar lebih jauh. Dia kembali menegaskan harapannya supaya APBD 2015 segera turun. "Ngapain sih ribut-ribut, kita bela rakyat saja dah. Saya juga Kepala BPKAD banyak dicemooh pegawai karena belum dapat tunjangan, kan repot juga," ujarnya. 
(sip)