Jakarta, CNN Indonesia -- Jajaran pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menghadiri undangan Presiden Joko Widodo. Dalam pertemuan itu, Ketua Bawaslu Muhammad mengungkapkan permintaan agar gedung Pendidikan dan Pelatihan milik Kementerian Keuangan bisa digunakan sebagai kantor Bawaslu yang baru.
"Di belakang gedung tersebut (Kantor Bawaslu) ada gedung pemerintah, gedung Diklat Kemenkeu, yang menurut pengamatan kami tidak maksimal digunakan. Maka kami berharap gedung tersebut bisa digunakan Bawaslu," ujar Muhammad di Istana Negara, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (24/2).
"Daripada tidak digunakan, Pak Presiden," kata Muhammad meminta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut dia, kantor yang ditempati Bawaslu saat ini kurang memadai untuk operasional kerja pengawasan pemilu. "Bawaslu saat ini berkantor di Gedung Setneg. Mengingat Setjen Bawaslu juga memfasilitasi DKPP, maka gedung tersebut secara kapasitas sudah tidak memadai," ujar dia.
Tak hanya itu, Muhammad juga meminta kepada Jokowi agar menginstruksikan seluruh gubernur di daerah menyediakan lahan untuk pembangunan lahan kantor Bawaslu di seluruh Indonesia.
"Kami memohon Bapak Presiden bisa menginstruksikan seluruh gubernur bisa menyediakan lahan untuk pembangunan lahan kantor Bawaslu seluruh Indonesia. KPU se-Indonesia sudah punya kantor, Bawaslu satupun belum," kata dia.
Menanggapi permintaan itu, Jokowi menjelaskan bahwa saat ini sedang berjalan moratorium untuk pembangunan gedung pemerintah. Namun, hal itu tidak menutup kemungkinan pemberian izin jika memang gedung tersebut dipandang sangat diperlukan.
"Mengenai gedung Bawaslu yang tidak cukup, kemarin KPU juga sama, menyampaikan gedungnya tidak cukup. Padahal kita ini sekarang baru proses moratorium untuk pembangunan gedung pemerintah. Tetapi memang diberikan izin atas persetujuan presiden. Memang ada hal-hal yang sangat diperlukan dan itu memang sesuatu yang bisa diterima, diperbolehkan," ujar Jokowi membeberkan.
Sang Presiden melanjutkan, "tetapi tidak semua bangun gedung, semua buka gedung, sehingga infrastruktur yang dibutuhkan rakyat menjadi nomor dua atau nomor tiga. Gedung perlu, tetapi betul-betul dilihat urgensinya. Kalau memang tadi gedung Bawaslu yang di provinsi, kalau menurut saya, kalau KPU ada, mestinya Bawaslu ada.”
Jokowi pun menyampaikan, pihaknya akan membolehkan pembangunan kantor Bawaslu di daerah-daerah, dengan syarat masing-masing gubernur sudah menyiapkan lahan. "Kalau menurut saya ndak apa-apa lah kalau misalnya gubernur sudah menyiapkan lahan tanahnya. Kita bisa, saya kira tidak ada masalah untuk yang provinsi," ujar dia.
Namun terkait permintaan gedung Kementerian Keuangan, Jokowi menyebutkan, pihaknya harus melakukan pengecekan terlebih dahulu. "Yang gedung Bawaslu, gedung (Kementerian) Keuangan belum saya cek. Saya coba cek. Kalau memang diperlukan Bawaslu dan Keuangan juga tidak produktif, ya saya berikan," kata dia.
"Tapi biasanya kalau sudah mau diberikan, itu terus menjadi ramai. Dari Keuangan terus di situ diramai-ramaikan, biar ndak diminta. Tapi nanti akan kita lihat," ujar dia.
Selain Muhammad, pertemuan tersebut juga dihadiri oleh jajaran anggota Bawaslu, di antaranya Nelson Simanjuntak, Daniel Zuchron, Nasrullah, Sekertaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro, dan Ketua dan Kepala Sekretariat Bawaslu seluruh Indonesia.
(obs)